STATUS KERUGIAN BISNIS PERSEROAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Anggreni Atmei Lubis

Abstract


Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. PT. Merpati Nusantara Airlines (PT.MNA)
merupakan BUMN yang berbentuk perusahaan perseroan (Persero) yang modalnya terbagi
atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Terhadap BUMN yang berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsipprinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Hal ini telah diatur dalam Pasal
11 jo Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN beserta penjelasannya. Dengan
demikian, segala peraturan yang berlaku terhadap perseroan terbatas berlaku juga bagi
BUMN yang berbentuk Persero selama tidak diatur oleh UU BUMN.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif, yaitu penelitian hukum yang mendasarkan kajiannya pada peraturan
perundang-undangan yang ada. Terdapat pemeriksaan dokumen yang berupa
peraturan perundang-undangan yang terkait dalam Putusan No.
36/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., dan selanjutnya dianalisis dengan fakta-fakta
yang terdapat dalam persidangan, dihubungkan dengan peraturan perundangundangan
yang berkenaan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dengan teknik studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan wawancara.
Dari hasil penelitian diketahui, bahwa adanya perluasan arti unsur
Melawan Hukum Materil yang mengartikan kewajiban untuk bertindak hati-hati
dalam menjalankan suatu perusahaan serta memegang prinsip Good Corporate
Governance pada Putusan No. 36/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., hal ini tidak
sesuai dengan unsur Melawan Hukum Materil seperti yang termuat di dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Selain itu, alasan-alasan yang
dapat dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi atas
Putusan No. 36/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, dengan terdakwa Hotasi Nababan,
dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, adalah alasan
pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu mengenai suatu peraturan hukum yang
tidak diterapkan atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Keywords


BUMN, Kerugian Bisnis, Keuangan Negara

Full Text:

PDF

References


BUKU

Atmasasmita, Romli, Kapita Selekta

Kejahatan Bisnis dan Hukum

Pidana, Buku 1, Jakarta: PT.

Fikahati Aneska, 2013.

Juwana, Hikmahanto, “Uang BUMN,

Uang Negara?”, Kompas 7 Juli

Nababan, Hotasi, Jangan Pidanakan

Perdata: Menggugat Perkara

Sewa Pesawat PT.MNA, Jakarta: Q

Communication, 2012.

Prasetio, Dilema BUMN:Benturan

Penerapan Business Judgment Rule

(BJR) dalam Keputusan Bisnis

Direksi BUMN, Jakarta : Rayyana

Komunikasindo, 2014.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,

Jakarta: Intermasa, 1987.

Wicaksono, Frans Satrio, Tanggung

Jawab Pemegang Saham,

Direksi,dan Komisaris Perseroan

Terbatas (PT), Jakarta : Visimedia,

Widjaja, Gunawan, Tanggung Jawab

Direksi Atas Kepailitan Perseroan,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Badan Usaha Milik Negara

(BUMN).

Republik Indonesia, Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas.

Republik Indonesia, Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang- Undang

Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah

Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penyertaan dan Penatausahaan

Modal Negara pada Badan Usaha

Milik Negara dan Perseroan

Terbatas.

INTERNET

http://musrinauli.blogspot.co.id/2013/02/korupsi

-atau-perdata-catatan-hukum.html

(diakses pada 18 September 2015).

http://news.okezone.com/read/2012/10/29/

/710739/pakar-hukum-sebutkasus-PT.MNA-bukan-perkarakorupsi, (diakses pada 27 Oktober

.

http://news.metrotvnews.com/read/2014/1

/23/335576/bawa-bukti-baru dariamerika-hotasi-nababan-ajukan-pk

(diakses pada 18 September 2015).

http://e-journal.uajy.ac.id/4157/ (diakses

pada 18 September 2015).

www.tempo.com/Perlawanan-hotasi.

(diakses Tanggal 18 September

.

Romly Artasasmitha, Kerugian

Keuangan negara,

http://nasional.sindonews.com/read/

/09/19/18/784865/kerugiankeuangan-negara, (diakses pada 2

Oktober 2015).

Direktur Advokasi YLBHI Bahrain

dalam diskusi bertema ‘Polemik

Keberadaan Unsur Merugikan

Keuangan Negara dalam Regulasi

Antikorupsi’ di kantor Indonesia

Corruption Watch (ICW), Jalan

Kalibata Timur IV D No 6, Jakarta

Selatan, Jumat (27/9/2013). http://

nasional.sindonews.com/read/2013/

/27/13/788308/ini-5-alasan-delikmerugikan- keuangan-negara-harusdihapus (diakses pada 2 oktober

.

Business Judgement Rule,

http://www.kalawoffices.com/articles/100.html,

Definisi Keuangan Negara Potensial

Pidanakan Direksi BUMN,

http://www.hukumonline.

com/berita/baca/lt51f8da2dcac26/d

efinisi-keuangan-negara-potensialpidanakan-direksi-bumn, (diakses

pada 2 Oktober 2015).

Rudi Dogar Harahap. 2008, Penerapan

Business Judgement Rule dalam

Pertanggungjawaban Direksi Bank

yang Berbadan Hukum Perseroan

Terbatas. USU e-Repository,

(diakses pada 2 Oktober 2015)




DOI: https://doi.org/10.31289/jiph.v2i2.2067

DOI (PDF): https://doi.org/10.31289/jiph.v2i2.2067.g1753

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ISSN 2355-987X (Print) | ISSN 2622-061X (Online)