PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL DALAM KONTRAK KERJA DENGAN PT. SAMUDRA DI BELAWAN

Roswita Sitompul

Abstract


Kontrak kerja Anak Buah Kapal (ABK) dilakukan dibawah tangan, tidak dihadapan sah
Bandar seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang, perlindungan hukum bagi anak buah
kapal sangat lemah, karena isi kontrak kerja hanya mengatur hal-hal yang pokok saja,
sehingga selalu timbul kesalah pahaman tentang batas-batas hak dan kewajipan dari para
pihak dan adanya kewenangan yang istimewa dari nakoda kapal yang dapat bertindak
secara sepihak untuk memutuskan hubungan kerja dengan anak buah kapal.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini bersifat yuridis normative yang pengumpulan
datanya dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (library research) berupa dokumen
kontrak kerja, peraturan perundang-undangan dan kuisioner.
Hasil penelitian, belum ada peraturan yang baku dalam kontrak kerja anak buah kapal dan
kurangnya akomodasi sehingga setiap ABK yang telah habis masa kerjanya jarang sekali
di perpanjang, Pemerintah diharapkan membentuk suatu peraturan yang baru untuk
menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam hubungan kerja kelautan agar jangan
sampai terjadi tumpang tindih peraturan sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum

Keywords


Perlindungan, Hukum, Kontrak Kerja, Anak Buah Kapal

Full Text:

PDF

References


A. BUKU

Arief Alimuddin, Perjanjian Kerja

Bersama Antara Karyawan

Dengan Perusahaan, Jurnal Al

Risalah, Volume 12 Nopember

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum

Dalam Praktek, Sinar Grafika, ,

Edisi II Jakarta, 2002

Dewan Kelautan Indonesia, Geopolitical

destiny-Indonesia Negara

Maritim. Penyuluhan Kembali

Rancangan-redesign. Peraturan

Perundang-undangan di Bidang

Pelayaran, Dewan Kelautan

Indonesia, Kementrian Kelautan

dan Perikanan sekretariat

Jenderal Satuan Kerja Dewan

Kelautan Indonesia 2012.

Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian

Kerja, PT. Grafindo, Jakarta,

Lazuardi Saputra, Tanggungjawab

Nahkoda Kapal Cepat Angkutan

Penyeberangan Terhadap

Kelaiklautan Kapal Dalam

Keselamatan dan Keamanan

pelayaran, Jurnal Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Syiah

Kuala, Volume 2, November

Suwarto, Buku Panduan UndangUndang Ketenagakerjaan

Indonesia, ILO/USA Declaration

Project, Depertemen

Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Indonesia, Jakarta,

B. UNDANG-UNDANG

Keputusan Menteri perhubungan Nomor

KM 70 tahun 1998 tentang

Pengawakan Kapal Niaga

Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang (Wetboek Van

Koophandel Voor

Indonesie, Staatsblad tahun 1847

No. 43)

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun

tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja

STCW, International Covention an

Training, Certification and

Watchkeeping for Seafarers,

London, 2001, (amandamen

STCW 1995)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran;

Undang-Undang No. 2 Tahun 1951

tentang Pernyataan Berlakunya

UU Kecelakaan Tahun 1947 No.

Dari Republik Indonesia

Untuk Seluruh Indonesia

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992

tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja

Undang-Undang No 23 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

C. MEDIA ONLINE

http://damandiri.or.id/file/ernisiscadewii

pbab1.pdf

http://infokapal.wordpress.com/2012/11/

/stcw-f-1995

http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=area&

info1=6

http://www.Indonesia.go.id/id/index.php

?option=cotent&task=view&id=

&itemid=1722

http://www.suarapembaruan.com/home/pe

merintah-harus-tertibkanpenempatan-pelaut-ke-kapalasing/16146




DOI: https://doi.org/10.31289/jiph.v2i2.2071

DOI (PDF): https://doi.org/10.31289/jiph.v2i2.2071.g1756

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ISSN 2355-987X (Print) | ISSN 2622-061X (Online)