Konstitusionalitas Perbuatan Tidak Menyenangkan Sebagai Tindak Pidana Ujaran Kebencian: Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015


Peter Jeremiah Setiawan(1*), Xavier Nugraha(2), Vincentius Sutanto(3), Marchethy Riwani Diaz(4),


(1) Universitas Surabaya
(2) Universitas Airlangga
(3) Universitas Airlangga
(4) Universitas Surabaya
(*) Corresponding Author

Abstract


This article aims to analyze the position of unpleasant acts as a form of hate speech (haatzaai articlesen), which in fact the concept of unpleasant acts has been eliminated by the Constitutional Court Decision Number 1 / PUU-XI / 2013, The problem is focused on the constitutionality of wrongdoing. fun as a form of hate speech (haatzaai articlesen). In order to approach this problem, a theoretical reference from the element theory of crime and the theory of constitutionality of norms is used. This research is a normative legal research, so that the data is collected through literature studies, both on primary, secondary and tertiary legal materials. This research was analyzed qualitatively. This study concludes that: (1) With the Constitutional Court Decision Number 1 / PUU-XI / 2013 which is legally binding, then every legal norm in statutory regulations made after the Constitutional Court Decision must comply with the provisions with does not bring back the existence of the phrase "unpleasant actions". (2) Chief of Police Circular Number: SE / 6 / X / 2015 is not a statutory regulation (regeling), but a policy regulation (beleidsregel) which juridically results in the lack of authority to create new norms or restore the existence of norms that have been abolished by the Constitutional Court, so the concept of unpleasant acts in such a Chief of Police Circular is unconstitutional.


Keywords


Unpleasant acts, Chief of Police Circular Letter, Hate Speech Crime

Full Text:

PDF

References


Anam, M. C., & Hafiz, M. (2015). Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. Jurnal Keamanan Nasional, 1(3), 341–364.

Arafat. (2017). Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014. Tanjungpura Law Journal, 1(2), 114–134.

Azis, A. (2015). Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Pakuan Law Review, 2(2), 325–258.

Birawa, P. A. C. (2015). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Terhadap Keberlakuan Pasal 154 Dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Novum: Jurnal Hukum, 2(2), 163–167.

Christianto, H. (2018). Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus. Graha Ilmu.

Hartini, L., Saifullah, A. R., & Sudana, D. (2020). Linguistik Forensik terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik). Deiksis, 12(03), 259. https://doi.org/10.30998/deiksis.v12i03.5416

Indradewi, A. A. S. N. (2020). Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(3), 22–28.

Kemdikbud. (2020). No Title. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/benci

Kossah, F. F. M. (2012). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan Sesuai Dengan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Hukum, 2(1), 97.

Kurniawan, R. (2015). Fenomena Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Sosial Media: Analisis Kasus Munculnya Meme Kekalahan Prabowo dan Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014. Jurnal Hukum Padjajaran, 5(3), 81–98.

Mangantibe, V. (2016). Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech). Lex Crimen, 5(1), 159–162.

Mawarti, S. (2018). Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian. Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Beragama, 10(1), 83–95.

Meilikhah, K. (2015). Frasa “Perbuatan Tidak Menyenangkan” Sudah Dihapus MK Tapi Ada di SE Ujaran Kebencian. Www.Medcom.Id. https://www.medcom.id/ nasional/hukum/4KZ74erN-frasa-perbuatan-tidak-menyenangkan-sudah-dihapus-mk-tapi-ada-di-se-ujaran-kebencia

Nugraha, X., & Katherina, A. M. F. (2019). Tanggung Jawab Promotor Perseroan Terbatas Terhadap Kontrak Pra Inkorporasi Di Indonesia. Media Iuris, 2(127–155).

Purwoleksono, D. (2013). Hukum Pidana. Airlangga University Press.

Royani, Y. M. (2018). Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi. Jurnal IQTISAD, 5(2), 1–27.

Saputra, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (Hate Speech) Kepada Kepala Negara Dan Kapolri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3006/ PID.SUS/2017/PN MEDAN). Universitas Sumatera Utara.

Sari, I. D. M., Gita, H., & Lumbanraja, A. D. (2019). Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2), 171–181. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.171-181

Sucipta, P. R. (2014). Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa”. Jurnal Selat, 2(1), 201–211.

Suratno, S. B. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Lentera Hukum, 4(3), 164–174.

Swadana, D. I. (2014). Implikasi Yuridis dari Perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir ke-1 tentang Perbuatan tidak Menyenangkan. Kemendikbud, 3(2), 23–76.

Syaputra, I. wayan D., Arjaya, I. M., & Sudibya, D. G. (2020). Sanksi Pidana bagi Pelaku Penyebaran Berita Hoaks serta Ujaran Kebencian dengan Memakai Akun Anonym. Jurnal Preferensi Hukum, 1(1), 178–183.

Yulida, M. (2017). Selama 2017 Polri Tangani 3.325 Kasus Ujaran Kebencian. News.Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian




DOI: https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4277

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License