Kedudukan Hukum Akta Notaris dihadapan para Penghadap berkaitan dengan Hak Nasabah Perbankan


Lia Azrina(1*),


(1) Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


This study aims to determine the position of the notary deed that is not read out in front of the parties and to explain the legal consequences, namely in the form of sanctions and to find out what factors cause the notary not to read the notary deed before the deed is signed by the parties. The research method used is empirical legal research methods. The results show that notaries in accordance with the applicable laws have the obligation to read out the notary deed in front of the parties before the deed is signed and legalized to ensure that the notary deed has perfect evidentiary power. The factor that causes deeds not to be read out by the notary is because to save time and the deed is read out by the notary's staff. In conclusion, the notarial deed which is not read out in front of the parties remains binding on the parties stated in the deed, but if in the future problems such as default, the power of proof of the deed may become under-the-hand power and / or null and void in accordance with a court decision. Reading deeds via video conference might be a discourse to make it easier for notaries to fulfill the increasing need for authentic deeds, even though reading deeds via video conference is impossible to carry out considering the signing of the deed must be done immediately after reading the notary deed in front of the parties by the notary public


Keywords


Legal Position, Notary Deed, Banking Customer Rights

Full Text:

PDF

References


Adjie, H. (2011). Kebatalan dan Pembatalan AktaNotaris. Refika Aditama.

Adnani, A. (2019). Perbedaan Unsur-Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan” Dalam Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Administrasi Dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Dan Apakah Konsekuensinya Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korupsi. Ensiklopedia Sosial Review, 1(2).

Arifaid, P. (2017). Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 5(3), 510-520.

Artsilia, R. (2010). Kewajiban Notaris Dalam Membacakan Akta (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

Deviana, M. P. (2019). Pelaksanaan pengaduan ingkar kewajiban (wanprestasi) dalam perjanjian jual beli Online kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di hubungkan dengan Pasal 1243 KUHperdata: studi kasus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Effendi, P. (2015). Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Satandar Perbankan Ditinjau Dari KUHperdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 4(2).

Kuntjoro, N. (2016). Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris. Lex Renaissance, 1(2), 5.

Kurniawan, I. W. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 3(3).

Mertokusumo, S. (2010). Hukum acara perdata Indonesia. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mido, M. T. C., Nurjaya, I. N., & Safa’at, R. (2018). Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap. Lentera Hukum, 5(1), 156-173.

Musyafah, A. A. (2019). Implikasi Yuridis Terhadap Bank Akibat Penurunan Status Perjanjian Kredit dari Akta Otentik Menjadi Akta di Bawah Tangan. Law, Development & Justice Review, 2(1), 85-103.

Rahman, Y. (2017). Limitasi Pertanggungajawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

Santoso, Urip. (2016). Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta. Jakarta: Prenadamedia.

Sugeng Istanto, F. (2010). Hukum Internasional. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Swandewi, I. A. P. (2016). Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik. Acta Comitas, 1.

Yulianto, A., & Mukti, F. (2012). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Belajar, Yokyakarta.

Yulianto Achmad, M. F. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.




DOI: https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4620

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License