Perlindungan Hukum Melalui Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya)


Erlin Ritonga(1), Mohd. Din(2), Sulaiman Sulaiman(3),


(1) Universitas Syiah Kuala
(2) Universitas Syiah Kuala
(3) Universitas Syiah Kuala

Abstract


This research aims to provide legal protection for child victims of crime through restitution as mandated in the law. Presidential Regulation (Perpres) Number 75 of 2020 concerning the Implementation of the Rights of Child Victims and Witness Children. The Presidential Regulation is a direct mandate of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In terms of suffering or material loss experienced by the victim as a result of a criminal act committed by another person, it is appropriate that the perpetrator of the criminal act (the other person) provides compensation. Restitution to victims of crime in the context of the relationship between the perpetrator and the victim, is a manifestation of the resocialization of the responsibility of the perpetrator as a citizen. Through the resocialization process, it is intended and expected to instill a sense of social responsibility in the perpetrator, so that the value of restitution in this case does not lie in its efficacy in helping victims, but serves as a tool to make the perpetrators of criminal acts more aware of their "debt" (due to their actions) to the victim

Keywords


Legal Protection; Restitution; Sexual Crimes

Full Text:

PDF

References


Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21(1), 109–128.

Hasyim, M. Y. (2017). ANALISIS PENDAPAT ULAMA NU KUDUS TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. STAIN Kudus.

Maidin Gultom, (2008), Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

Mahtumah, R. (2021). Tindak Tutur Ekspresif Raditya Dika dalam Acara Stand Up Comedy di Sosial Media Youtube. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

Mashudi, M. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 6(2).

Michiel Otto dalam Shidarta, (2006), Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung:PT Revika Aditama

Mohara, H. Z. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 1/PID. SUS-ANAK/2017/PN. TRG).

RAHMAN, R. (n.d.). Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Anak (Child Trafficking). Tadulako University.

RISKA, M. A. Y. (2019). TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.

Ronny Hanitijo Soemitro, (1988), Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Semarang: Ghalia Indonesia

SARAH, S. (2017). SANKSI BAGI TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM.[SKRIPSI]. UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

SIHOMBING, T. O. (n.d.). PRO KONTRA SANKSI KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PRESPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 5(3).

Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 158–182.

Suhartanto, S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 6(2).

Soerjono Soekanto,(2019) Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Yusrizal, Budi Bahreisy, Ferdy Saputra, Legal Aspects Of Protection Of Children And Women Victims Of Crime In Indonesia, Nomoi Law Review, Volume 2, issue 1, May 2021

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Perpres Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelasanaan Hak-hak Anak Korban dan Anak Saksi




DOI: https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5599

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License