Transformasi Digital Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas


Ikhsan Lubis(1),


(1) Universitas Sumatera Utara

Abstract


This study aims to see the development of Digital Transformation as the application of digital technology related to changes in interaction patterns in all aspects of human life, and the development of the cyber notary concept is no exception. The legal validity of electronic documents was further strengthened by the issuance of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This research is a normative juridical research and analytical descriptive using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study indicate that the legal validity of the notarial deed at the GMS of a Limited Liability Company through teleconference with electronic media where it is mandatory to use an affirmation mechanism and/or other procedures that provide the intent and purpose of the signing to be bound in an electronic transaction. As for the deed of the GMS teleconference, it is classified as a relaas deed and based on the provisions of the relaas deed, the notary's statement is in the form of a deed (the validity of the teleconference GMS can be ascertained).

Keywords


Transformation; Digital; GMS; Limited Company

Full Text:

PDF

References


Aditya, A., & Rosdiana, A. C. (2021). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk. 04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Indonesian Notary, 3(2).

Kristianto, F. (2020). Legalitas Tandatangan Elektronik, Webinar Refreshing & Up Grading Kerja Sama Antara Pengda Kab Bekasi IPPAT-Jababeka Residence-Bpn Kab Bekasi.

Wahyuni, G. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang PT Dan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tesis, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2010

Adjie, H. (2009). Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT),(Bandung : Citra Aditya Bakti).

Hasil wawancara dengan Aulia Taufani, Notaris/PPAT Kota DKI Jakarta, pada tanggal Miftahul Machsun, Kekuatan Pembuktian Materiil dari Akta Autentik, Acara Pembekalan dan Penyelenggaraan Pengetahuan Dalam Rangka Kongres I.N.I ke XXI di Yogyakarta, 2012

Hasil Wawancara dengan Udin Narsudin, Notaris/PPAT, pada tanggal 15 Januari 2021

Hasil Wawancara dengan Winanto Martani, pada tanggal 15 Januari 2021

Hasil Wawancara dengan Wira Fransisca, Notaris/PPAT Kota Bandung, pada tanggal 19 Januari 2021

Maghfiroh, N. (2015). ALAT BUKTI DAN MASALAH YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN SEJAK PELAKSANAAN UU ITE. JURNAL TRANSFORMASI, 11(1).

Makarim, E, (2011). Notaris dan Tanda Tangan Elektronik, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada).

Makarim, E. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(4), 508–570.

Machsun, M. (2012). Kekuatan Pembuktian Materiil dari Akta Autentik, Acara Pembekalan dan Penyelenggaraan Pengetahuan Dalam Rangka Kongres I.N.I ke XXI di Yogyakarta

Rizkianti, W. (2017). Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya). Jurnal Yuridis, 3(1), 83–98.

Sembiring, S. (2009). Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Bandun: Nuansa Aulia)

Sinardi Syawal S. Siagian, Legalitas Cyber Notary dan Tandatangan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

Thamaroni Usman, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata, Indonesian Private Law Review, Volume 1 Issue 2, 2020

Hasil wawancara dengan Wira Fransisca, Notaris/PPAT Kota Bandung, pada tanggal 19 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Aulia Taufani, Notaris/PPAT Kota DKI Jakarta, pada tanggal 19 Januari 2021




DOI: https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5877

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License