Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah

doi:10.31289/jppuma.v6i1.1559

Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah

Authors

, , ,

DOI:

10.31289/jppuma.v6i1.1559

Published:

2018-05-22

Issue:

Vol. 6 No. 1 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) June

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Kepala Pemerintahan Negeri.

Research Article

Additional Files

PDF (Bahasa Indonesia)

How to Cite

Muhammad Husein, Budiman, Nina, & Mudiyati. (2018). Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 6(1), 68–75. https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1559

Download Citation

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Abstract

Penelitian Tentang Â Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah (Studi Di Kecamatan Salahutu) Belum efektif pelaksanaannya walaupun Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 telah berlangsung lama. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan berbagai terobosan, namun terkendala dengan berbagai permasalahan. Permasalahn konflik internal diantara Matarumah Parentah serta intrik dan kepentingan dari Elit Politik Lokal. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Hal ini dikarenakan objek yang diteliti memerlukan pengamatan langsung dari peneliti sebagai instrumen utama sekaligus menghindari terjadinya spekulasi dan rekayasa data atas masalah penelitian. BerdasarkanÂ Â penelitian, menunjukan ketidakefektifan pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri disebabkan Personil atau Sumberdaya Saniri Negeri belum mumpuni, tidak konsisten dengan aturan, kebijakan yang setengah hati dan tidak tegas, kondisi eksternal masyarakat yang terpolarisasi dengan kebijakan Orde Baru. Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu belum efektif dilaksanakan karena , variabel (1) Idealized Policy,(2) Implementation Organization,(3)Target Group, dan (4) Environmental Factors tidak dilakukan secara baik oleh Saniri Negeri dan badan pelaksana lainnya.

References

Abidin, S.Z. (2004). Kebijakan Publik, Jakarta Pancar Siwah.

Karim, A.G. (2006). Komplesitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

Solichin, A.W. (2015). â€œAnalisis Kebijakan, Jakarta, Bumi Aksara.

Agustino, L. (2016). â€Dasar Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta.

Almond, G. & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitude and Democracy in Five Nations. Boston: Little, Brown and Company.

Amanullah, N. (2015). Demokratisasi Desa, Jakarta, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Anderson, J.E. (1990). Public Policymaking: An Introduction, Boston: Third Edition, USA, Penerbit, Houghton Miffin Company.

Arnstein. (1969). Eight Rungs on the Ladder Citizen Participation, Bandung: Alumni

Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik, Bandung: Pustaka Setia.

Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum (BP3U), 1988, Analisis Isi Surat Kabar Isu Sentral Bulan Juni 1988 di D.I Jogyakarta dan Jawa Tengah: Pemilihan Kepala Desa, Laporan Penelitian: BP3U Deppen.

Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono. (2009). Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta:Universitas Atmajaya, hlm. 25-28

Barret, G. & Fudge, C. (1981). Policy and Action, London :Methuen

Rusli, B. (2015). Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif, Bandung, CV. Adoya Mitra Sejahtera.

Creswell, J.W. (2015). Riset Pendidikan: Perancanaa, Pelaksanaan dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif, Jogyakarta, Pustaka Pelajar.

Dewi, K.R. (2016). Studi Analisa Kebijakan, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Hendri, D.D. (2016). Argumentasi Kebijakan Uji Publik Calon Kepala Daerah, Pustaka Kemang, Depok.

Dessler, G. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jilid 2. Edisi Kesembilan. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.

Dye, T.R. (1992). Understanding Public Policy,7th Ed New York: Prentice Hall.

Edwars, G.C. (1980). Implementing Public Policy, Washington. DC, Conggresional Quarterly Inc

Friedrich, C.J. (1969). Man And His Government, New York: McGraw-Hill

Goggin, M.I. Ann Oâ€™M Bowman, James P Lester, dan Laurence J.O Toole,1990 Implementation theory and Practice; Toward a third Generation, New York: Harper Colins.

Grindle, M.S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey.

Hadiz, V. (2005). Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto, Jakarta, LP3ES.

He Baogang. (2014). â€œFrom Village Election to Village Deliberation in Rural China (Case Studi of a Deliberative), Journal of Chinese Political Science.

Islamy, M.I. (2003). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Jenkins, W.I. (1978). Policy Analysis: A political and Organizational perspective, London: Martin Robertson.

Jones, C.O. (1984). An Introduction to the Study of Public Policy: Third Edition, Brooks/Cole Publishing Company, USA.

Kartodirjo, S. (1992). Sejarah Indonesia Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kooiman, J. (1999). Social Political Governance, Overview, Reflections and Design Public Management Review, Volume 1 No March.

Korten, D.C. (1988). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Kurniawan, J.L. (2012). Perihal Negara Hukum & Kebijakan Publik, Malang, Setara Press.

Kusuma, R. (2016). Studi Analisis Kebijakan. Bandung: Pustaka Setia.

Lester, J.P. & Joseph Stewart, JR (2000). Public Policy : An Evolution Approach. Wadsworth.

Miles, M.B. & A, Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.

Smith, T.B. (1973). The Policy Implementation Process, Policy Sciencess 4, pp.197-209, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam-Printed in Scotland.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Gramedia.

UU No 14 Tahun 1946, Tentang Perubahan Dalam STBLD No 212 Tentang Pemilihan Kepala Desa

UU No 6 Tahun 2014, Tentang Dana Desa.

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Perda No1 Tahun 2006, Tentang Negeri, Bagin Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah.

Perda No 3 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri.Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah.

Perda No 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri, Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah

Author Biographies

, Pascasardjana FISIP, UNPAD

Pascasardjana FISIP, UNPAD

, Pascasarjana FISIP, UNPAD, Indonesia

Pascasarjana FISIP, UNPAD,Â Indonesia

, Pascasarjana FISIP, UNPAD, Indonesia

Pascasarjana FISIP, UNPAD,Â Indonesia

, Pascasarjana FISIP, UNPAD, Indonesia

Pascasarjana FISIP, UNPAD, Indonesia

License

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format.
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.