Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai

doi:10.31289/jppuma.v1i2.557

Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai

Authors

,

DOI:

10.31289/jppuma.v1i2.557

Published:

2013-12-16

Issue:

Vol. 1 No. 2 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) December

Keywords:

Kinerja, Kerjasama, Pemerintah Desa

Research Article

Additional Files

PDF

How to Cite

Muhammad, & Usman. (2013). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 1(2), 87–100. https://doi.org/10.31289/jppuma.v1i2.557

Download Citation

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kinerja Pemerintah Desa terutama dalam hal kerjasama, kedisiplinan, kreatifitas, tangung jawab serta mengidentifikasi kendala dan hambatan kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: (1) kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, (2) Hambatan, kendala tugas dan kinerja Pemerintah Desa, (3) Upaya penanggulangan hambatan tugas dan kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif sebagai metode analisi data yang mengambil lokasi penelitian pada Kantor Kepala Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan masyarakat desa setempat. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai ditinjau dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan kerjasama, kedisiplinan, kreatifitas, dan tanggung jawab belum mampu memberikan pelayanan maksimal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

References

Adisasmita, R., 2006. Pengembangan Desa Aspiratif. Yogyakarta: Graha Ilmu

Mangkunegara, A.P., 2005, Evaluasi Kinerja, Bandung: Refika Aditama

Juliantara, W, 2000, Pembaharuan Arah Realisasi di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta, pembaharuan

Kushandayani, 2008, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal, Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

Nasution, M.A., (2013). Eksistensi Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam Menunjang Program Pemerintah Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 1 (1): 28-38.

Nasution, F.R., dan Abdul M., (2015). Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 3 (1): 1-7

Solekhan, M, 2012, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Malang: Setara

Sugiono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta

Sukmadinata, dan Nana S., 2001, Pengembangan Kurikulum, Bandung: Remaja Rosdakarya

Sutardjo, K., 1953, Desa, Yogyakarta: Indonesia Monographs

Syarifin, P., dan Dedah, J., 2006, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bandung: Pustaka setia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 pasal 1 tentang Desa

http:// www.Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.com

http:/ www.diaryapipah.com/2012/05/pengertian-penelitian-kualitatif.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa

License

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format.
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.