Web Analytics Made Easy -
StatCounter

KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA BERDASARKAN OPINI AUDIT

Autor(s): Fitri Yani Panggabean
DOI: 10.31289/jab.v5i2.2692

Abstract

The aims of the study is to explore the results of the audit opinion given by Badan Pemeriksa Keuangan on the local government financial statement in North Sumatra by using financial documents for the 2014 fiscal year. This research is a descriptive study which reveals the results of the auditor's opinion on the local government financial statement.  The research population is the object of local government in the province of North Sumatra in 2014 fiscal year. The research sample consisted of 33 local government financial statement documents in North Sumatra. The type of data used is secondary data. Based on the audit report conducted by the auditors from the audit findings of the local government financial statement in Nort Sumatra, the results such as the auditor’s opinion reasonable without any exception as many as 13 local government; the auditor’s opinion is unqualified with an explanatory paragraph consisting of two local governments; the auditor’s opinion is reasonable with the exception consisting of 15 local governments; the auditor’s opinion doen not provide an opinion consisting of three local govenrment. The findings obtained that the dominance of auditor opinion is reasonable with the exception, and there are three local governments with opinions not giving opinions. Consistenly with these findings, the regional government in North Sumatra must be able to improve and commit to transparency in the use of regional finances, so that the auditor's opinion in the future is better and more beneficial to the community.

Keywords

Audit Opinion, Local Goverment financial statement, North Sumatera

Full Text:

PDF

References

Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota Tual). Jurnal STIE Semarang, 5(3), 93-111.

Albugis, F. F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(3).

AndriAni.Sarah, Rini (2014). Opini audit dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi Di Indonesia. Jurnal Etikonomi. Vol 13 No. 1 April 2014

Armando, G. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi). Jurnal akuntansi, 1(1).

Juwita, R. (2013). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Trikonomika, 12(2), 201-214.

Heriningsih, S. (2014). Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelengara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan, 18(2), 29-40.

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Cetakan ketiga, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiyati, M., & Wahyudi, H. (2018). Penerapan Prinsip GCG (Transparansi & Akuntabilitas) Dalam Kerangka Laporan Keuangan Kelompok Pemodal 13 Di Pontianak Timur. JES (Jurnal Ekonomi STIEP), 3(2), 24-30.

Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sustainable Competitive Advantage (SCA), 3(1).

Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2011). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Business Economics Scientific Journal, 13(1).

Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. Journal of Accounting and Investment, 18(1), 28-47.

Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). analisis perencanaan dan pertanggungjawaban apbdes menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2).

Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., SE, A., & Edy Sujana, S. E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 3(1).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2(2), 138-150.

Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., & Ristyawati, A. (2019). Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2), 146-157.

Umar, Husein, (2008). Metode Riset. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang publik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

www.bpk.go.id

Refbacks

  • There are currently no refbacks.