Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging oleh Polres Tapanuli Tengah


Azuar Anas(1), Marlina Marlina(2),


(1) 
(2) 

Abstract


Pembalakan Liar (Illegal Logging) secara besar-besaran dengan menggunakan peralatan modern biasanya sebagai pemicu kerusakan hutan dan menimbulkan bencana alam terutama longsor dan banjir, tetapi penebangan pohon kayu  di  dalam kawasan hutan lindung Desa Simaningir Kec. Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan alat berupa chain saw saja,  dapat menimbulkan bencana alam tanah longsor dan menimpa rumah penduduk. Penyidik Polres Tapanuli Tengah telah mengungkap penyebab tanah longsor  yaitu karena penebangan  pohon kayu secara Illegal di dalam kawasan hutan lindung, selanjutnya penyidik Polres Tapanuli Tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap  pelaku penebangan pohon kayu. Faktor yang mempengaruhi  sulit mengungkap kasus Illegal Logging adalah lemahnya peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, mentalitas aparat dan budaya masyarakat.

Full Text:

PDF

References


A. Buku-buku

Idris, Saring. 1993. Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis) Bagian I. Bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan 1992/1993.

Data Polres Tapanuli Tengah dalam perkara Illegal Logging.

Soekanto Soeryono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Pres), 2012.

Hasanah, Sovia, S.H Bisakah dihukum jika menebang kayu hutan di dekat rumah: 09 November 2016.

Soerodibroto, Soenarto. 2007. KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Suarga, Riza. 2005. Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global, Wana Aksara: Tangerang.

Hamzah, Andi. 2004. Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta.

Prakoso, Djoko. 1988. Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty: Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Lamintang, Theo. 2010. Hukum Penitensier Indonesia. Edisi Kedua. Penerbit Sinar Grafika

Moeljatno. 1993. Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Nurdjana, IGM dkk. 2005. Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Supriadi. 2010. Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta. Sinar grafika.

Ngandung, I B. 1975. Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia. Pusat Latihan Kehutanan: Ujung Pandang.

Zain, Alam Setia. 2000. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi- segi Pidana, PT. Rineka Cipta: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok- pokok Kehutanan Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1947 tentang Hukuman Tutupan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41. Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50. Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor No.5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging).




DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1602

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Medan Area
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License