Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019


Nanci Yosepin Simbolon(1*),


(1) Universitas Darma Agung
(*) Corresponding Author

Abstract


Korupsi telah menghambat sistem pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya UU No. 19 tahun 2019 telah memberikan arah baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.  Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan, yaitu Politik hukum pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 dan kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 adalah dengan melakukan uji materil UU No. 19 tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlawanan dari publik (masyarakat) agar UU No. 19 tahun 2019 yang notabanenya melemahkan fungsi KPK. Selain itu, KPK dalam melakukan tindakan-tindakan penanggulangan kasus korupsi di Indonesia saat ini tidak hanya mengedepankan upaya preventif tetapi juga represif tetap menjadi fokus penegakan hukum oleh KPK. Kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini dapat dipilah menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal didasari pada melemahnya kedudukan, fungsi dan kewenangan KPK karena disahkannya UU No. 19 tahun 2019. Faktor Eksternal dipengaruhi oleh pengaruh politik kekuasaan pemerintah, dan Pengaruh dari budaya Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik serta masyarakat Indonesia saat ini.

Keywords


Tindak Pidana Korupsi, KPK, Politik Hukum Pemberantasan Korupsi.

Full Text:

PDF

References


Alhumami, A. (2011). Korupsi, Kekuasaan, dan Patronase Politik, dalam Analisis CSIS. Centre For Strategic and International Studies, 66.

Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.

Diantha, I. M. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana.

Djaja, E. (2008). Memberantas Korupsi Bersama KPK : Kajian Yuridis UU No. 31 tahun 1999 junto UU Nomor 20 tahun 2001 versi UU No. 30 tahun 2002. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, F. (2012). Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik. Yayasan FAHAM Indonesia, 34.

Isra, S. (2016). Hukum yang Terabaikan: Catatan Hukum Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK. Jakarta: Kompas.

KPK. (2019). KPK Identifikasi 26 Poin yang Berisiko Melemahkan di RUU KPK. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Retrieved from http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-beresiko-melemahkan-di-ruu-kpk

Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Moh. Mahfud MD, dkk. (2013). Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media.

Oksep Andhayanto, Pery Rehendra Sucipta, & Irman. (2017, Oktober). Membangun Sistem Politik yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya Versus Perubahan Sistem). Jurnal Selat, 5, 57.

Pradijonggo, K. T. (2010). Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. Surabaya: Indonesia Lawyer Club.

Prinst, D. (2002). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Raharjo, S. (1990). Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru.

Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo. (2016). Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Satria, M. (2009, Mei 09). Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Normatif. Seminar Nasional tentang Anti Korupsi, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Sedarmayanti. (2007). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Coporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik). Bandung: Mandar Maju.

Sjawie, H. F. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Sutiyoso, B. (2004). Aktualita Hukum dalam Era Reformasi. Jakarta: Raja Grafindo.

Swajie, H. F. (2013). Meneruskan Budaya Korupsi. Jakarta: Dalam Media Indonesia.

Syaputra, M. Y. (2019). Penguatan Haluan Negara sebagai Arah Pembangunan Nasional Indonesia Dilihat dari Teori Sistem Hukum. In M. T. Fitriani, Reformulasi Kebijakan Haluan Negara Antara Realita dan Cita-cita (p. 228). Medan: CV. Enam Media.

Tim Detikcom. (2019). Persoalan dari Pimpinan KPK Baru: Rekam Jejak Bermasalah, Tak Patuh LHKPN. Jakarta: Detikcom. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-4705090/persoalan-dari-pimpinan-kpk-baru-rekam-jejak-bermasalah-tak-patuh-lhkpn

Wijayanto dan Ridwan Zachrie. (2009). Korupsi Mengrupsi Indonesia: Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.




DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Medan Area
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License