Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring)


Vita Mahardhika(1*),


(1) Universitas Negeri Surabaya
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini dibuat untuk mengkaji dan mengetahui teori pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam hukum pidana Indonesia dan untuk menelaah bagaimana pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normatif law research) menggunakan kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang, yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, titik rawan potensi terjadinya korupsi adalah dimulai pada tahap perencanaan pengadaan yang dalam proses ini sering terjadi mark up dan praktek korupsi, kolusi, nepotisme yang dapat merugikan keuangan negara. Dengan tetap mengedepankan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) dan berpedoman pada undang-undang yang berlaku, beberapa teori pemidanaan misalnya Teori Strict Liability, Teori Identifikasi, Teori Vicarious Liability  dapat digunakan oleh penegak hukum dalam menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Keywords


Pertanggungjawaban Pidana; Korporasi; Pengadaan Barang/Jasa.

Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Abidin, A.Z. (1983). Bunga Rampai Hukum Pidana. Pradnya Paramita.

Arifin, R., & Choirunnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Mercatoria, 12(1). https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349

Bawengan, G. W. (1983). Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktik. Pradnya Paramita.

Hamzah, A. (2004). Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revi). Rineka Cipta.

Hamzah, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya. Sofmedia.

Hiariej, E. O. . (2020). Korupsi Di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 49(4), 333–344.

https://stranaspk.kpk.go.id/id/berita/peluncuran-aksi-pencegahan-korupsi-stranas-pk-2021-2022. (n.d.).

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika.

Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi, & Priyatno, D. (1991). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Muladi, & Priyatno, D. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kencana Prenada Media Grup.

Nawawi Arief, B. (2002). Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, S. (1986). Ilmu Hukum. Alumni.

Satria, H. (2017). Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Yudisial, 10(2), 155–171.

Setiyono. (2009). Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Bayumedia Publishing.

Sudarto. (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Sinar Baru.

Zunaidi, M. (2019). Kedudukan Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Dalam Rangka Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Borneo Law Review, 3(1), 45.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Internet

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191110163518-4-114102/pengadaan-barang-jasa-pemerintah-rp1153-t-rp200-t-dikorupsi/

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190103193656-12-358318/vonis-perdana-korporasi-korup-pt-nke-didenda-rp700-juta

https://www.theindonesianinstitute.com/

aclc.kpk.go.id, 2020




DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4126

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Medan Area
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License