Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan


Vivian Lora(1*), Bastari Mathon(2),


(1) Universitas Sumatera Utara
(2) Universitas Sumatera Utara
(*) Corresponding Author

Abstract


Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses dan gambaran mengenai ketentuan Penelitian Formal serta sekaligus menganalisa pertanggungjawaban Notaris/PPAT apabila timbul kurang bayar PPh Final PHTB. Masalah difokuskan pada peraturan mengenai Penelitian Formal. Guna mendekati masalah ini dipergunakan metode yuridis normatif yaitu menggambarkan, menelaah, dan menganalisis peraturan mengenai Penelitian Formal dan dianalisis secara kualitatif.  Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam hal terjadi kurang bayar pajak akibat kebenaran harga transakasi yang dicantumkan pada Surat Pernyataan PHTB maka pertanggungjawaban dibebankan kepada Wajib Pajak dan Penanggung Pajak karena kebenaran harga transaksi bukan merupakan tanggung jawab Notaris/PPAT. Kegiatan penelitian formal mengakibatkan penandatanganan akta menjadi tertunda karena penandatanganan akta tidak dapat dilaksanakan sebelum terbit Surat Keterangan Penelitian Formal.

Keywords


Penelitian Formal; Pajak Penghasilan Final; Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Full Text:

PDF

References


Adiansyah, H. (2018). Tanggung Gugat Notaris Atas Ketidaksesuaian Harga Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan Dengan Harga Sebenarnya. Jurnal Hukum Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya , 60.

HS, S. (2016). Teknik Pembuatan Akta Satu; Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta. Jakarta: Rajawali Pers.

Iryadi, I. (2018). Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Konstitusi : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 15 (4), 806.

Julyano, M. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido, 2019), hal 14., 1 (1), 14.

Kelsen, H. (2008). Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusa Media.

Mardiasmo. (2003). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.

Naharto, M. J., & Tjondro, E. (2014). Analisis Tujuan Pemungutan Serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan Dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Tax & Accounting Review, 4 (1), 4.

Prayogo, R. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Angung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Pulungan, T., & Muazzul. (2017). Tinjauan Hukum Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Perjanjian Gadai Di Bawah Tangan. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2017 , 62.

Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. , Volume 8 No.1, (Lampung : Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 2014), hal 25., 8 (1), 25.

Sukmawati, F. D., Budiono, A. R., & Nurdin. (2016). Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (BPHTB) Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan. Jurnal Hukum , 20.

Surjoputro, D. S. (2009). Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.

Tanya, B. L. (2010). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wantu, F. M. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. Jurnal Berkala Mimbar Hukum, 19 (3), 388.




DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4242

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Medan Area
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License