Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN dalam Perspektif Kepastian Hukum


Herdi Munte(1*), Christo Sumurung Tua Sagala(2),


(1) Universitas Darma Agung
(2) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Medan
(*) Corresponding Author

Abstract


Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui kedudukan putusan peradilan administrasi negara di Indonesia dan kepastian hukum pelaksanaan putusan peradilan administrasi negara terkait pemilukada. Masalah difokuskan pada kedudukan putusan peradilan administrasi negara dalam konteks negara hukum di Indonesia dan bagaimana kepastian hukum pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:  6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN, Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Utrecht yaitu Kepastian Hukum dan data-data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara yang diperoleh dari perundangan-undangan, putusan hakim, buku, pandangan ahli, artikel/tulisan dan sumber bahan lainnya serta melakukan wawancara dan pendekatan kasus kemudian disusun secara sistimatis selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.  Kajian ini menyimpulkan bahwa Putusan peradilan administrasi negara yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan dengan cara pencabutan Keputusan yang bersangkutan; atau pencabutan Keputusan yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan yang baru; atau penerbitan Keputusan. Namun kepastian hukum pelaksanaan Putusan Nomor:  6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN diabaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai sebab lemahnya sistem eksekusi yang diatur di dalam undang-undang sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Keywords


Peradilan Administrasi; Pemilihan Kepala Daerah.

Full Text:

PDF

References


Asmuni. (2017). Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. Malang: Setara Press.

Astomo, P. (2014). Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia.Jurnal Yuridis, 1 (1): 53.

Djojorahardjo, R.H., (2019) Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 5 (1):94.

Ence, I. A. B. (2008). Negara hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi. Ed 1. Bandung: PT. Alumni.

Handoko, N. U & Erliyana, A. (2020). Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya, PALAR (Pakuan Law Review), 6 (2): 43-44.

Harahap, I. (23 Desember 2020). Wawancara. Data Penyelesaian Sengketa Pilkada tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Ridwan, H.R., (2009). Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. Yogyakarta:FH UII Press.

Julyano, M.,& Sulistyawan, A.Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, 1 (1): 14.Pattipawae, Dezonda Rosiana. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi,Jurnal Sasi,25 (1): 102.

Maksudi, K., Hufron&Hadi, S., (2021). Sanksi Administratif Dan Penyelesainnya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun,Jurnal Kertha Semaya, 9(2): 264

Pelealu, K.I., (2015). Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi Dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi, Lex Administratum,3(7): 107.

Prayogo,R.T., (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, 13 (2): 194.

Puspitasari, S. H. (2007). Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jurnal Hukum, 14 (1): 42.

Salmon, H., (2010). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik,Jurnal Sasi, 16 (4): 19.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 6/G/Pilkada/2020/Pttun-Mdn

Putusan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 001/PS.REG/12.1218/X/2020

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010.

Sinaga, B.N.P.D. (26 November 2020). Kajian Hukum Terhadap Pasal 154 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.. Disampaikan dalam Rapat Dalam Kantor (RDK) Bawaslu Serdang Bedagai, Serdang Bedagai.

G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN. Diakses pada Juni 14, 2021, darihttps://www.google.com/search?q=6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN.




DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4831

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Medan Area
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License