Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara


Azhari Akmal Tarigan(1), Syukri Albani Nasution(2), Zubeir .(3),


(1) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
(2) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
(3) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract


Artikel ini bertujuan untuk mengkaji model-model penyelesaian pembayaran mahar berutang yang menjadi tradisi di sebagian masyarakat Mandailing Sumatera Utara. Masalah difokuskan pada bagaimana hukum bekerja dan efektif untuk membangun keteraturan baru dan akhirnya menciptakan keharmonisan dalam hal mahar berutang yang dijadikan penyelesaian dalam kawin lari lalu terjadi perceraian pada pernikahan tersebut. Guna mendekati masalah ini digunakan pendekatan sosioantropologi hukum. Penelitian ini juga termasuk ke dalam kategori penelitian hukum non doktrinal atau penelitian hukum empirik (sosiolegal). Data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh adat dan beberapa partisipan yang melakukan praktik-praktik kawin lari (Marlojong) tersebut dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa mahar berutang yang dilakukan pada perkawinan Marlojong pada dasarnya bertujuan positif yaitu untuk mengikat hubungan rumah tangga antara suami dan istrinya agar tetap bersama selamanya. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa mahar berutang adalah sumber konflik yang tidak hanya melibatkan suami istri tetapi juga melibatkan dua keluarga besar. Ketika mahar berutang melahirkan konflik, maka jalan keluar yang ditempuh ada 3 (tiga) model penyelesaian.

Keywords


Marlojong; Mahar Berutang; Tuor; Penyelesaian Sengketa.

Full Text:

PDF

References


Abdurrahman. (1992). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Akapress.

Arbain, Suami mahar berhutang, Tambangan, Kecamatan Tambangan. (2020). wawancara pribadi.

Baksan Parinduri, Tokoh Adat Mandailing Natal, M. (2020). wawancara pribadi.

Dahlan, et al. (2001). Ensiklopedi hukum Islam. Jilid 2, Cet. V. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Duwila, R. (2018). Tinjauan Hukum Pemberian Mahar Nikah Tidak Sesuai dengan yang Tercantum dalam Surat Nikah Menurut Hukum Islam dikaitkan dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Universitas Padjajaran.

EL, F. A. S. (2012). Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik. Associate Professor, Departement of Political Sciences Islamic, Revelead Knowledge and Human Science International Islamic University.

Fahmi Nasution, Maharnya berhutang, Aek Marian, K. N. (2020). Hasil Wawancara.

Haar, B. T. (1962). Adat Law Indonesia. Bathara.

Halimah, B. (2015). Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer. 15, 161–180.

Halimah, B. (2017). M 310 -. 6(2), 310–330.

Halomoan, P. (2016). Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 14(2), 107. https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301

Hasnul Arifin Nasution Tokoh Adat di Mandailing Natal. (2020). Hasil wawancara.

Ihromi, T. O. (1993). Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai. Yayasan Obor.

Khairani, L. (2019). MANGALEHEN TUOR: Fenomena Living Hadis dalam Adat Mandailing. Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis, 1(1). https://doi.org/10.15548/mashdar.v1i1.210

Khoililul Yaqin Naution Tokoh Adat Mandailing Natal. (2020). Hasil wawancara.

Kohar, A. (2016). Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. Asas: Jurnal Politik, Hukum Dan Ekonomi Islam, 8(2), 42–50. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985

Mangaraja Pinayungan Pulungan Tokoh adat Mandailing Natal. (2020). Hasil wawancara.

Manik, H. . (2012). Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya. BioKultur, I(1), 19–32.

Mardalis. (2008). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Bumi Aksara.

Muali Lubis Tokoh Masyarakat Mandailing Natal. (2020). Hasil Wawancara.

Muhammad, A. (2013). Beberapa perlakuan diskriminatif terhadap peradilan agama. Varia Peradilan, 40.

Noor, E. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Mahar yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor: 178/Pdt-G/2013/MS-Bir). Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara : Premise Law Jurnal., 1–14.

Pengadilan Tinggi Agama Medan. (2016). Kedudukan Tuor Dalam Ada Perkawinan Mandailing dan Kaitannya dengan Perjanjian Perkawinan. Pengadilan Tinggi Agama Medan. https://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-043757/artikelanda/870-kedudukan-tuor-dalam-adat-perkawinan-mandailing-dan-kaitannya-dengan-perjanjian-perkawinan

Pruitt, D. G. & J. Z. R. (2004). Konflik Sosial. Pustaka Belajar.

Rahmat Rangkuti, Suami mahar berhutang, Dalan Lidang, P. kota. (2020). Hasil wawancara.

Sariana, Isteri mahar berhutang, Aek Galoga, Panyabungan Kota. (2020). wawancara pribadi.

Sarmiah, isteri maharnya berhutang, Dalan Lidang, P. K. (2020). wawancara pribadi.

Sogopan Siregar, Kepala Kantor KUA Siabu, M. N. (2020). Hasil wawancara.

Sri Irmayanti, isteri maharnya berhutang, S. (2020). wawancara pribadi.

Sudiyat, I. (1962). Hukum Adat dan Sketsa Asas. Bhatara.

Supardin. (2014). Fikih peradilan agama di Indonesia. Cet. I. University Press.

Usman Lubis, tokoh masyarakat, Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan Kota. (2020). Hasil Wawancara.

Wilpa, R. (2012). Kedudukan Tuor Dalam Adat Perkawinan Mandailing dan kaitannya dengan Perjanjian Perkawinan. Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Wirhanuddin. (2014). Mediasi perspektif hukum Islam. Fatawa Publishing.

Yusrizah, Isteri mahar berhtuang, Purba Baru, L. S. M. (2020). wawancara pribadi.




DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.4930

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Medan Area
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License