Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan


Fauziah Lubis(1), Nasrullah Hidayat(2),


(1) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
(2) Universitas Medan Area

Abstract


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Kota Medan. Masalah pencucian uang ini difokuskan kepada kajian yuridis tentang proses pembuktian terbalik di pengadilan. Guna menganalisis masalah ini peneliti mengacu pada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian empiris normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan wawancara, observasi dan kajian literatur. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum tentang pembuktian terbalik dalam tindak kejahatan pencucian uang sudah dijalankan sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78, dengan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Pembuktian harus dilakukan oleh terdakwa berupa penjelasan asal usul harta kekayaan yang tidak berasal dari hasil dari tindak pidana dan perbuatan haram seperti yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang penentuan pidana bagi terdakwa apabila didapati bukti kesalahan minimal ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, penerapan pembuktian terbalik merujuk kepada pada UU No. 8 tahun 2010 bersifat keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari kejahatan.

Keywords


Undang-undang; Pembuktian Terbalik; Pencucian Uang.

Full Text:

PDF

References


Arifin, R., & Choirinnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Mercatoria, 12(1).

Arnone, M., & Borlini, L. (2010). International anti‐money laundering programs: Empirical assessment and issues in criminal regulation. Journal of Money Laundering Control, 13(3), 226–271. https://doi.org/10.1108/13685201011057136

Bismar Nasution. (2014). Hukum Rezim Anti Money Laundering. www.bismarnasution.com

Centre, A.-C. R. (2010). International anti-money laundering laws. August, 2–5.

Hanafi, H. (2013). The Internationalization Of Anti-Money Laundering and The Compliance Of States. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 20(3), 343–361. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art1

Indrianto Seno Adji. (2006). Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian.

Miroharjo, D. (2015). Strengthening the Indonesian Money Laundering Regime through Embodying the Pancasila Principles. International Journal of Humanities and Social Science, 5(5), 173–182.

Schneider, F., Raczkowski, K., & Mróz, B. (2015). Shadow economy and tax evasion in the EU. Journal of Money Laundering Control, 18(1), 34–51. https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2014-0027

Setiadi, W., & Harefa, B. (2019). The principle of reversal burden of proof in act of money laundering in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 9(7), 197–209.

Soerjono Soekanto. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Tiwari, M., Gepp, A., & Kumar, K. (2020). A Review Of Money Laundering Literature: The State Of Research In Key Areas. Pacific Accounting Review, 32(2), 271–303. https://doi.org/10.1108/PAR-06-2019-0065.

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Wibowo, M. H. (2018). Corporate Responsibility in Money Laundering Crime (Perspective Criminal Law Policy in Crime of Corruption in Indonesia). Journal of Indonesian Legal Studies, 3(02), 213–236. https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.22740

Yazid Mohd Bin Kepli and Nasir Maruf Adeniyi. (2016). Money Laundering: Analysis of Placement Methods. International Journal of Business, Economics and Law, 11(5), 32–40.

Zabyelina, Y. G. (2015). Reverse Money Laundering In Russia: Clean Cash For Dirty Ends. Journal of Money Laundering Control, 18(2), 202–219. https://doi.org/10.1108/JMLC-10-2014-0039.




DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5554

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Medan Area
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License