Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau Lebih

Dwi Kukuh Verdyandika; Shinta Hadiyantina; Endang Sri Kawuryan

doi:10.31289/mercatoria.v14i2.5559

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau Lebih

Authors

Dwi Kukuh Verdyandika , Shinta Hadiyantina , Endang Sri Kawuryan

DOI:

10.31289/mercatoria.v14i2.5559

Published:

2021-12-29

Issue:

Vol. 14 No. 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER

Keywords:

Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Protokol Notaris.

Articles

Downloads

PDF

How to Cite

Verdyandika, D. K., Hadiyantina, S., & Kawuryan, E. S. (2021). Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau Lebih. JURNAL MERCATORIA, 14(2), 77–87. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5559

Download Citation

Downloads

Download data is not yet available.

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prosedur yang ideal dalam penyerahan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih kepada MPD serta bagaimana konsep sanksi yang ideal terhadap MPD atas tidak diserahkannya protokol notaris tersebut. Guna mendekati masalah ini dipergunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute-approach). Data-data dikumpulkan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi mengenai protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih oleh MPD kepada notaris, memberikan jangka waktu 30 hari dalam penyerahan protokol tersebut yang kemudian MPD mencatat dalam database dan menyimpannya di kantor yang representatif agar memudahkan jika suatu saat notaris perlu mengeluarkan salinan akta ataupun grosse.

References

Adonara, F.F. (2016). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris. Jurnal Perspektif. XXI (1).

Barus, Z. (2014). Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. Jurnal Dinamika Hukum. 13(2): 313.

Darus, M.L.H.D. (2017). Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta: UII Press.

Darusman, Y.M. (2016). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jurnal Hukum Adil. 7 (1).

Firmanzah, O.J. (2011). Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Tugas dan Jabatan Notaris (Studi di Jakarta Timur). Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

H D Van Wijk, H.D.V/Konijnenbelt, W. (1990). Hoolfdstukken van Administratief Recht. Utrecht: Uitgeverij Lemma BW.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.

Istyaningrum, D. A. (2019). Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Notaris Lain yang Berumur 25 Tahun atau Lebih. Disertasi. Universitas Sebelas Maret.

Marzuki, P.M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Nico. (2003). Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum. Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Business Law (CDSBL).

Packer, H.L. (1967). The Limits of the Criminal Sanction. California: Stanford California University Press.

Ridwan, H.R. (2003). Hukum Administrasi Negara. Yogjakarta: UII Press.

Soekanto, S. & Purbacaraka, P. (1993). Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sunaryanto, H. (2018). Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. 2 (2).

Trisnomurti, R. & Suryawan, I.G.B. (2017). Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris. Jurnal Notariil. 2 (2).

Triwulan, T. & Widodo, H.I.G. (2011). Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Turrahma, Z. (2020). Akibat hukum kelalaian ahli waris notaris tidak menyerahkan protokol yang telah memasuki usia 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Tesis, Universitas Pelita Harapan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Wirastuti, B.A. & Hartanto, J.A. (2017). Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain. Al-QÄnÅ«n. 20 (2).

Yuana, I.E. (2010). Tanggung Jawab Notaris Setelah berakhir Masa Jabatannya terhadap akta yang dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponogoro.

Yuhana, D.A. (2020). Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Penyimpanan Protokolnotaris yang Telah Berumur 25 Tahun. Tesis. Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Author Biographies

Dwi Kukuh Verdyandika, Universitas Brawijaya

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Shinta Hadiyantina, Universitas Brawijaya

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Endang Sri Kawuryan, Universitas Brawijaya

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (Refer to The Effect of Open Access).

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau Lebih

Authors

DOI:

Published:

Issue:

Keywords:

Articles

Downloads

How to Cite

Downloads

Abstract

References

Author Biographies

Dwi Kukuh Verdyandika, Universitas Brawijaya

Shinta Hadiyantina, Universitas Brawijaya

Endang Sri Kawuryan, Universitas Brawijaya

License

MENU

VisitorStatistic

Official Website of
UMA Open Access Journals

Contact Us

Information

Share & Follow