Web Analytics Made Easy -
StatCounter

PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Autor(s): M. Yusrizal Adi Syaputra
DOI: 10.31289/mercatoria.v4i2.608

Abstract

Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketatanegaran Republik Indonesia. Trias politika kekuasaan Negara Indonesia mengalami perubahan baik pergeseran kewenangan maupun penambahan kelembagaan. Di bidang yudikatif, kekuasaan kehakiman tidak lagi dipegang oleh satu mahkamah yakni mahkamah agung semata, terjadi penambahan lembaga baru yakni mahkamah konstitusi, yang memiliki wewenang salah satunya mengadakan pengujian undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif bersama eksekutif terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik secara substansi maupun jiwa dari undang-undang tersebut. Dalam melakukan pengujian undang-undang tersebut, para hakim mahkamah konstitusi dituntut untuk melakukan pengujian dengan sesuai asas hukum, keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum harus terjelma dari putusan mahkamah konsitusi tersebut, selain itu para hakim mahkamah konstitusi dituntunt untuk memiliki pemahaman dan ilmu hukum yang sangat mendalam serta didalam melakukan pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi  terkadang para hakim harus menginterprestasikan undang-undang itu agar dapat diuji terhadap undang-undang dasar. 

Keywords

Mahkamah Konstitusi;Penafsiran Hukum;Undang-Undang

Full Text:

PDF

References

Kansil, C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Fatmawati. 2005. Hak Menguji Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Supriadi. 2006. Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: CV. Sinar Grafika.

Sudikno mertokusumo. 2009. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.

Mertokusumo, S. dan Pitlo, A.Mr. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation.

Kalo, S. 2004. Diktat Teori dan Penemuan Hukum. Medan: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum FH USU.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.