Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Fungsi Pendapatan Tanah di Indonesia Ditinjau Menurut Undang-undang Pokok Agraria

Autor(s): Ferry Aries Suranta
DOI: 10.31289/mercatoria.v5i2.702

Abstract

Kehidupan masyarakat yang bersifat agraris tersebut sangat diperlukan peraturan-peraturan keagrariaan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, pendaftaran hak milik atas tanah akan dihadapkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Manfaat pendaftaran peralihan hak atas adalah untuk menciptakan adanya kepastian hukum bagi si pemegang hak. Tanah yang tidak terdaftar merupakan masalah bagi pemerintah.

Keywords

Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi

Full Text:

PDF

References

AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, PT. Penerbit Pembimbing, Jakarta, 1967.

Bachtiar Effendi, Hukum Agraria Indonesia, Penerbit Jambatan.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Penjelasannya, Djambatan, Jakarta, Jilid I, 1999.

Mahasi, Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, 1981.

Mudjino, Hukum Agraria, Penerbit Liberti, Yogyakarta, 1992.

Purbacaraka, Purnai, A. Ridwan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

R. Surbekti, R. Tjtro Sadibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

R. Surbekti, R. Tjtro Sadibio, Peraturan-peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, Jakarta, 1999.

Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria.

Supandi, Hukum Agraria, BP Iblam, Jakarta, 2005.

Ter Haar, Asas-asas HukumAdat, Tanpa Tahun.

Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah, Kencana, Jakarta, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.