Sosialisasi Program Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Kepada Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Untuk Menunjang Program Pemerintah Daerah
Evi Yunita Kurniaty(1), Indra Muda(2), Bebby Masitho Batubara(3), Bahrum Jamil(4), Agung Suharyanto(5),
(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(3) Universitas Medan Area
(4) Universitas Medan Area
(5) Universitas Medan Area
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Halua’na, K dan Walid M.S., (2016). Eksistensi Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Menunjang Program Pemerintah Daerah, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 4 (1): 11-23.
Kasiatik dan Irwan N., (2013). Peranan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Deli Serdang, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 3 (2): 104-116.
Kurniaty, E. (2020). Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Masyarakat Ekonomi Asean. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(1), 227-234. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.280
Poerwadarminta W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta.
Simamora, R.K., dan Rudi S.S., (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 4 (1): 79-96.
Siregar, N.S.S., (2016). Tingkat Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 4 (1): 1-10.
Sitepu, A.P. dan Syafruddin R., (2014). Persepsi Perokok Aktif Terhadap Label Pictorial Health Warning pada Masyarakat Desa Rumah Kabanjahe, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 1 (1): 125-133.
Suharyanto, A. Harianja, R.S.H.K. Ndraha, P.W. Saragih, I.S.K. Sipayung, K.F. Harahap, N. & Nababan, R. D. (2019). Indigenous Knowledge Masyarakat Etnis Karo Terhadap Pengelolaan Tumbuhan Hutan Di Desa Lingga, Kabupaten Karo. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 1 (3): 162-169
Suharyanto, A., (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 2 (2): 166-175
Syafiie, (2002), Inu Kencana, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta,
Tarigan, A., Isnaini, I., Tuahman, T., & Nasution, I. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2(3), 619-632. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.135
Tutik, T.T, (2006)Pokok-pokok Hukum Tata Negara, Jakarta: Prestasi Pustaka.
Zega, M.A. Muda, I. Batubara, B.M. & Suharyanto, A. (2018). Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, PERSPEKTIF, 7 (2): 60-65.
Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Pasal 153
Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 22
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah.
Poerwadarminta W.J.S. 1999. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) huruf c (tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 tentang Pemerintahan Daerah.
UUD 1945 Bab XA
UUD 1945 Bab XII dalam Pertahanan Negara dan Keamanan Negara.
UUD 1945 pada alinea IV
DOI: https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v3i1.5526
Article Metrics
Abstract view : 0 timesPDF - 0 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Pelita Masyarakat

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.