Implementasi Model Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Untuk Petani Serai Wangi Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh

Autor(s): Adam Adam
DOI: 10.31289/perspektif.v9i1.2950

Abstract

The purpose of this study was to analyze the Implementation, inhibiting and supporting factors, the concept of distribution of social assistance programs for economic empowerment for citronella farmers in Gayo Lues Regency. Data collection techniques through interviews, observation, documentation, triangulation. The results showed that the implementation of the distribution model of social assistance programs for economic empowerment was carried out by a model by name by address and the implementation was carried out effectively marked by the achievement of the minimum target of land planted by lemongrass farmers according to the name and address of the farmer. The inhibiting factor, when viewed from the contents of the policy, is still lack of support from human resources, funding sources, infrastructure, and technology. Inhibiting factors, when viewed from the policy context include: Various interests of individual implementors involved in program implementation, law enforcement, farmer business locations, and marketing. Supporting factors for policy content are the influence of fewer interests, changes in responsible behavior, transparency, clear tasks and functions, high work motivation, good coordination and communication, decision making by regional leaders, and strong support from the farming community. Supporting the policy context is the existence of a legal umbrella, fewer interests, empowerment oriented, based on regulations. The concept of channeling the Social Assistance Program for Economic Empowerment of Serai Wangi Farmers by using the PASTI Concept (Supervision, Accountability, Resources, Legal Actions, Implementation).

Keywords

Policy, Social Assistance, Economic Empowerment

Full Text:

PDF

References

Arikunto, S. (2010). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Creswell, J.W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dawson, C. (2002). Practical Research Methods A User friendly Guide to Mastering Research. Oxford: Deer Park Productions.

http://habitat.ub.ac.id/index.php/habitat/article/view/155/12/02/16 .

http://pls.upi.edu/?p=788.12/02/16 )

http://prasetya.ub.ac.id/berita/Disertasi-Farahdilla-Kutsiyah-Pengembangan-Agribisnis-di-Pesantren-4738-id.html/12/02/16)

http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/04/konsep-pemberdayaan-2.html/ 11/02/16),

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues/ 12/02/16)

https://obsessionnews.com/serai-wangi-tingkatkan-perekonomian-masyarakat-gayo-lues/12/02/16 ).

https://sangpangeranbiru.wordpress.com/2012/12/18/konsep-kebijaksanaan-sosial-dalam-hubungannya-dengan-keadilan-sosial/ 11/02/16 )

journal.unnes.ac.id/artikel_sju/edaj/5668/12/02/16)

Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 050/166/2014 tentang Tim Pengendali Pemberdaaayaan Ekonomi Masyarakat Kabupagten Gayo Lues Tahun 2014.

Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 050/167/2014 tentang Tim Monitoring Pengendali Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014.

Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 050/188/2015 tentang Tim Pengendali Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 050/189/2015 tentang Tim Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 900/258/2015 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Petani Sere Wangi Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015.

Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 900/614/2014 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Petani Sere Wangi Kabupaten Gayo Lues Untuk Biaya Penanaman Sere Wangi Tahun 2014.

Komarudin (2001), ensiklopedi managemen Edisi IX, Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagimana telah diubah dengan Permendagri No 39 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Keuangan Nomo 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan urusan bersama Pusar dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapamkali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010.

Purwanto, E. & Sulistyastuti, D. (2012) Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta.

Rasyid, M.R, (2000). Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Yarsif Watampone. Jakarta

Solichin, A.W. (2008). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.

Sudjana, (1996) Metode Statistika, Bandung: Penerbit Tarsito, 1996.

Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 050/353 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pengendali, Koordinasi Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 050/354/2013 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pengendali Koordinasi Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013.

Tahjan (2007). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Tangkilisan, Luankali

Terry, G.R. (1993), Prinsip-prinsip Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361) sebagaimana telah diubah dengan UndangUundangNomor 108, Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun Indonesia 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5426).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.