Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Medan Tembung Kota Medan


Ricky Sofian Hasibuan(1*), Badaruddin Badaruddin(2), Muryanto Amin(3),


(1) Universitas Sumatera Utara
(2) Universitas Sumatera Utara
(3) Universitas Sumatera Utara
(*) Corresponding Author

Abstract


This research raises the phenomenon of Land and Building Tax Collection in Rural and Urban Areas in Medan Tembung District. In this study, researchers used implementation theory by applying the George C Edward III model implementation. This theory uses 4 variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. If one of these variables is not met, obstacles will be found that cause the PBB-P2 collection process in Medan Tembung District to be ineffective. This study uses a qualitative approach with data observation techniques, interviews, and documentation. Meanwhile, data analysis techniques use data reduction, data presentation, and data collection. The results showed that the implementation of PBB-P2 collection policy in Medan was not yet effective because it did not fulfill all the factors and variables determined by George C. Edward III. Policy implementers are only able to fulfill 1 factor, namely the variable of bureaucratic structure consisting of SOPs and fragmentation only so that it has an impact on the results of realization that have not increased and have actually decreased over the last 3 years. Another obstacle is the low level of public awareness and the unfulfilled variable implementation of the George C Edward III model, such as in the communication factor, there is transmission, clarity, disposition and resources which have not been properly resolved by policy implementers.


Keywords


Collection; Property tax; Rural; Urban

Full Text:

PDF

References


Abidin, S.Z. (2004). Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.

Agustino. L,. (2008). Dasar –Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Budi, W. (2005). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Budiharto, W. (2010). Teori dan Implementasi. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Dunn, W.N. (2000). Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press

Dye, T.R. (2000). Understanding Public Policy. USA : Prentice-Hall, INC., Englewood Cliffs, NJ.

Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Querterly Press.

Fahmi, R. Kadir, A. & Batubara, B.M. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang

Pajak Restoran Di Kota Medan (Studi Kasus Di Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan). Jurnal Ilmu

Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 1(2) 2019: 115-125,

Fitria, N. (2016). Analisis Penerapa Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Jurnal Perpajakan JEJAK.Vol.(9) No.12016

Grindles, M.S, (1980). Politics and Policy Implementation in the third World. New Jersey: Princenton University Press.

Harefa, M. (2016). Kendala Implementasi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 7(1), 67-82.

Hendrawan, A.I. Kusmanto, H. & Warjio. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Publik di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal. 8 (1): 65-84.

Iskandar, & Andriani, A.F. (2017). Pengaruh Reward, Pemeriksaan Pajak, Dan Penalti Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Indonesia. Infoarta. Vol (3)

Joseph, A.D. (2013). Komunikasi Antarmanusia. Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group.

Kadir, A. (2018). Analisis Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan sebagai Upaya Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 1 (1): 9-15.

Kustadi, A, & Zain, M. (2004). Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai. Bandung: Alumni

Mardiasmo, (2016). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi

Mazmanian, D.A. dan Sabatier, P.A,. (1983). Implementation and public policy. New Jersey: Scott, Foresman and Company

Meter, D.S, Van dan Horn, Carl E. Van. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual The Policy Implementation Process: A Concentual Framework. New York: Sage Publication

Miles, M. B. And M. Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. (Tjmhn). Jakarta: UI Press.

Moloeng, L.J. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: penerbit Remaja Rosdakarya

Natsir, M. (1999). Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia

Nuzul, Z. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Saputri, E., Hakim, A., & Noor, I. (2015). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pbb–P2 di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(3).

Siahaan, M.P. (2009). Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta:Graha Ilmu

Solichin, A.W. (2008). Analisis Kebijaksanaan dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara .Edisi kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI

Tangkilisan, H.N. (2003). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI

Tomi, H. (2013). Implementasi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (OBB-P2) Menjadi Pajak Daerah di Kota Banjarmasin. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal ISSN: 2460-8610. Vol. 2 No.2

Tri, W. (2008). Implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (pbb-p2) di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Karanganyar. Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik UNS. Vol (9) No.1

Usman dan Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.

Wulan, S.R. (2015). Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Publika, 3(4).

Undang – Undang:

Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang – Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perwal No 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Walikota Medan No 12 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Dareah Kota Medan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan diubah menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2009 Tanggal 4 Maret 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Medan dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2017.

Sumber Lain:

Syahputra, A. (2019). Kenaikan PBB Menyesuaikan NJOP. https://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/06/27/79143/pemko_medan_kenaikkan_pbb_menyesuaikan_njop/ diakses pada 2 Oktober 2020

BPS Kota Medan. (2019). Kecamatan Medan Tembung dalam Angka 2019. https://medankota.bps.go.id/publication/2019/09/26/c73e389794f1a08037571add/kecamatan-medan-tembung-dalam-angka-2019.html diakses pada 12 Oktober 2020

Harian Andalas. (2019). Warga Medan tembung Keluhkan Tarif PBB. https://harianandalas.com/ekonomi/warga-medan-tembung-keluhkan-tarif-pbb diakses pada 12 oktober 2020

Medan Bisnis Daily. (2020). Penerimaan Pajak Daerah 2019 Kota Medan Tak Capai Target, Ini Alasannya https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/01/06/97394/penerimaan_pajak_daerah_2019_kota_medan_takcapaitarget_ini_alasannya/ diakses pada tanggal 18 Oktober 2020

Tribun Medan. (2019). Hari Pertama PBB Fair, BPPRD Medan Raup 1 Milyar. https://medan.tribunnews.com/2019/11/12/hari-pertama-pbb-fair-bpprd-medan-raup-1-miliar diakses pada 23 Oktober 2020

Tribun Medan. (2019). Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan Melonjal, BPPRD sebut Menyesuaikan NJOP. https://medan.tribunnews.com/2019/06/28/pajak-bumi-dan-bangunan-pbb-kota-medan-melonjak-bpprd-sebut-menyesuaikan-njop diakses pada 15 Oktober 2020

Tribun Medan. (2020). BPPRD Kota Medan Adakan Penghapusan Sanksi Administrasi Denda PBB. https://medan.tribunnews.com/2020/09/16/bpprd-kota-medan-adakan-program-penghapusan-sanksi-administrasi-denda-pbb diakses pada 23 Oktober 2020




DOI: https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4854

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Medan Area

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.