Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019


Panji Setiawan(1), Badaruddin Badaruddin(2), Muryanto Amin(3),


(1) Universitas Sumatera Utara
(2) Universitas Sumatera Utara
(3) Universitas Sumatera Utara

Abstract


The purpose of this study was to find out how to arrange use, implementation of use, types of proposals that developed at the village annual Musrembang forum, inhibiting factors from implementation and motives of stakeholders/related parties in encouraging the implementation of DD use based on Permendesa Pdtt. 16/2018 as a reference for Timbang Jaya Village, Bahorok District and Paluh Pakih Babussalam Village, Batang Serangan District. The method used in this research is a survey with observation techniques, in-depth interviews and literature study methods. The results of the study stated that the method of arranging the use of DD in Timbang Jaya Village, Bahorok District and Paluh Pakeh Babussalam Village, Batang Serangan District was appropriate. Implementation of the use of DD based on Permendesa Pdtt No. 16/2018 has not been fully implemented or has not become a reference for villages in carrying out development. The types of proposals that developed at the village's annual Musrembang forum became inhibiting factors from implementation, because they were dominated by proposals for infrastructure development activities that were not related to the priority provisions for the use of DD regulated by Permendesa Pdtt. 16/2018, while the motives of the stakeholders/related parties are so that there is integration between village development planning and national, provincial, and district/city development planning and so that the use of DD does not violate the provisions of applicable regulations.

Keywords


Use of Village Funds; Priority for Use of Village Funds; Implementation

Full Text:

PDF

References


Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193-211.

Eko, S. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru; Ide, Misi, dan Semangat UU Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., & Qomariyah, P. (2014). Desa membangun indonesia. FPPD. Yogyakarta.

Hadi, P,S. (2001). Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jamaluddin, Y. Sumaryana, A. Rusli, B. & Buchari, R.A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 6 (1): 14-24.

Jaya, I., Humaizi, H., & Achmad, N. (2020). Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. PERSPEKTIF, 9(2), 252-262. doi:https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3544

Kemenkeu RI Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017a). Buku Saku Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kemenkeu RI Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017b). Buku Pintar Dana Desa: Dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri Desa Membangun. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Langkat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.

Miles, B.M., & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Moleong, L.J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdaharya Offset.

Noverman, Y. (2018). Analisis kesesuaian pengelolaan dana desa dengan peraturan perundang-undangan (Studi kasus di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 68-81.

Noviyanti, N., Gamaputra, G., Lestari, Y., & Utami, D. A. (2018). Pengidentifikasian pendapatan dan prioritas penggunaan dana desa. Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 3(2), 112-121.

Nur, H. (2012). Model pemetaan konflik dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Tingkap, 6(2), 25-34.

Pratama, A., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. PERSPEKTIF, 10(2), 371-382. doi:https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509

Risa, H., Badaruddin, B., & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. PERSPEKTIF, 10(2), 739-753. doi:https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207

Saraan, M., Suwitri, S., & Yuniningsih, A. (2019). Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal, 9(2), 151-157. doi:https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2800

Simanjuntak, M., & Hutabalian, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol dan Mengetahui Mekanisme Penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Simalungun. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(2), 743-749. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.411

Subardi, B. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Paca Dan Wangongira, Kabupaten Halmahera Utara. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 120-130.

Tambunan, B., Sihombing, M., & Harahap, R. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. PERSPEKTIF, 9(2), 439-446. doi:https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3942

Yustika, A.E. (2015). Sistem Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Yustika, A.E. (2019). Proklamasi Desa, Kerangka Kebijakan dan Kisah keberhasilan. Malang: Intrans Publishing.

Zulfian, R. (2017). Analisis implementasi dana desa di wilayah Maluku Utara. Indonesian Treasury Review Vol.2, No.3, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Bupat Langkat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019.

Lain-lain

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Timbang Jaya tahun anggaran 2019. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paluh Pakih Babussalam tahun anggaran 2019.

https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm.

Tentang indeks desa membangun, diakses pada tanggal 1 September 2020, pukul 14.00 wib.

https://sipede.ppmd.kemendesa.go.id/. diakses pada tanggal 1 Juli 2021, pukul 11.00 wib.

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumberdana pemerintah desa Timbang Jaya tahun anggaran 2019.

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumberdana pemerintah desa Paluh Pakeh Babussalam tahun anggaran 2019.

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan) Desa Timbang Jaya.

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan) Desa Paluh Pakih Babussalam.

Profil Desa Timbang Jaya tahun 2019.

Profil Desa Paluh Pakeh Babussalam tahun 2019.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Timbang Jaya Untuk Tahun Anggaran 2019. Rencana Kerja Pemerintah Desa Paluh Pakih Babussalam Untuk Tahun Anggaran 2019.




DOI: https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Universitas Medan Area

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.