Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran Pada Bagian Umum Secretariat Daerah Kabupaten Batu Bara


Agnes Angelia(1), Maksum Syahri Lubis(2), Budi Hartono(3),


(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(3) Universitas Medan Area

Abstract


The purpose of this study was to analyze the implementation and obstacles in the budget performance system at the General Section of the Regional Secretariat of Batu Bara Regency. The research method used is a qualitative method. The reason for using this qualitative method is because the problem is not clear, holistic, complex, dynamic, and full of meaning so that data on certain social situations is not possible. Implementation of the Budget Performance System in the General Section of the Regional Secretariat of Batu Bara Regency in terms of communication, has been able to communicate with the parties involved. In terms of Human Resources, it is still not optimal in carrying out the budget performance system. In terms of disposition, SKPD has been able to give a good attitude towards all offices. In terms of the Bureaucratic Structure, it still shows that it is less than optimal in budgeting. The obstacle is that the knowledge of SKPD is still not optimal in carrying out budget preparation, so that mature human resources are needed to really understand budget preparation for the smooth running of a good government. The SKPD's lack of understanding of the applicable laws and regulations and the lack of commitment to implement them have made the implementation of the budget performance system not run well.



Keywords


Analysis; Implementation; Budget Performance System; Employee Performance.

Full Text:

PDF

References


Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik. Penerbit: CV. Pustaka Setia. Bandung

Hana, S.K Batubara, B.M. & Angelia, N. (2019). Evaluasi Anggaran Biaya Produksi Pada PT. Perkebunan Nusantara III Di Kota Medan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 1(2) 2019: 141-149,

Hendrawan, T., Sihombing, M., & Lubis, M. (2021). Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3(1), 65-74. doi:https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.722

Ismid, F., Kusmanto, H., & Lubis, M. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2(2), 129-140. doi:https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.53

Jaelani, A. (2018). Sistem anggaran berbasis kinerja pada APBN di Indonesia perspektif ekonomi Islam.

Maulina, R., & Abdullah, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(4), 569-578.

Moleong, L.J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nanda, R., & Darwanis, D. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas Dpkkd Kabupaten Aceh Selatan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 1(1), 327-340.

Narbuko, C., dan Ahmadi, A., (1997), Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara

Nugraha, D.S. & Sulastri, L (2018). Pengaruh Faktor Kompetensi Perencana, Faktor Data, Serta Faktor Anggaran terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sumedang. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Admnistration Journal (Public Administration Journal). 8 (2): 172-177

Panjaitan, V. (2020). Implementasi Kebijakan Sentralisasi Pengelolaan Anggaran Di Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI Bandung. Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 8(2), 113-121. doi:https://doi.org/10.31289/publika.v8i2.4338

Ramandei, P. (2009). Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura) (Doctoral dissertation, Diponegoro University).

Setiyanningrum, I., & Isroah, I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Yogyakarta. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi, 5(3).

Simanjuntak, M., & Hutabalian, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol dan Mengetahui Mekanisme Penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Simalungun. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(2), 743-749. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.411

Sofyani, H., & Prayudi, M. A. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Kinerja “A”. Jurnal Ilmiah Akutansi dan Bisnis, 13(1), 54-64.

Widodo, (2011), Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Sinar Grafik.

Yulia, A., & Ningsih, E. S. (2020). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(1), 50-58.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara

Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batubara.

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batubara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.




DOI: https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6330

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Universitas Medan Area

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.