Pengaturan Calon Independen Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas


Afri Azwar Hasan Harahap(1*), Rosmala Dewi(2),


(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui pengaturan pencalonan independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan calon independen tidaklah bertentangan dengan undang-undang dasar tahun 1945 pasal 18 ayat(4), yang bukan merupakan perbuatan darurat ketatanegaraan yang terpaksa harus dilakukan, dimana pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar sesuai dengan sistem demokrasi. Dalam tata cara pencalonan independen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah: surat pencalonan ditanda tangani calon, berkas dukungan yang dilampiri fotocopy KTP dan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon tanpa adanya alasan yang tepat. Apabila sudah mencalonkan sebagai calon independen jabatan sementara sebelum mencalonkan akan dinonaktifkan sampai selesai pemilihan kepala daerah serta jika pencalonan sudah selesai ternyata dinyatakan kalah, maka jabatan yang sebelumnya kembali dijabatnya dengan alasan tidak adanya masalah dalam pemilihan yang telah berlangsung

Full Text:

PDF PDF

References


Mohammad hatta, 2000, Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan, Mutiara : Jakarta

Iman Tholka, 2001, Anatomi Konflik Politik di Indonesia, Raja Grafindo Persada

Dinas Pendidikan Besar, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN, Balai Pustaka, Jakarta 2003

Toto Sugiarto, 2003, Urgensi Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Sinar Harapan Sore, Rabu 28 Juli

Blog. 2013. Universitas Brawijaya, 16 Februari 2013-09-17

Evi Juliansyah, 2007, Pilkada Penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (mandar maju : bandung) hal 10

Henri F, Silaen, Melintasi Sejarah Pilkada Di Indonesia, www.isnaeni.htm

Harmaily Ibrahim, 1974, Pemilihan Umum Di Indonesia, cv Alhidayah Jakarta, hal 7

B.H. Erikson TA Nosamchuk, 2001, memahami data statistic untuk ilmu sosial, LP3ES Jakarta

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.

Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian, Proses dan Analisis Kebijakan. Yogjakarta. UNY Press.

Sunggono, Bambang. 2004. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta. Sinar Grafika.

Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Tikson, T. Daddy. 2000. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta. Gelora Aksara Pratama.

------------------- 2005. Administrasi Pembangunan. Bandung : Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Ke2. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

------------------- 2005. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Edisi Revisi. Yogjakarta. Media Presindo.




DOI: https://doi.org/10.31289/publika.v2i2.1411

Article Metrics

Abstract view : 5 times
PDF - 184 times PDF - 174 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.