Kajian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kepolisian Resort Kota Besar Medan

Autor(s): Dadang Hartanto
DOI: 10.31289/publika.v7i2.2805

Abstract

Reformasi Birokrasi Pemerintah Indonesia dimulai sejak terterbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Melalui kedua pedoman tersebut Polrestabes Medan mulai menerapkan secara bertahap reformasi birokrasi.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pencapaian wilayah birokrasi bersih dan melayani Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan didukung data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjalanannya penerapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi terdapat area perubahan dan program yang membuahkan beberapa capaian dan perkembangan yang baik. Aspek pencapian tersebut tidak terlepas dari indikator yang telah ditetapkan yaitu perubahan mind set,pembenahan sistem pelayanan publik berbasis IPTEK, Penguatan Peraturan dan Kepemimpinan

Keywords

Birokrasi, Perubahan, Kepolisian, Wilayah, Melayani

Full Text:

PDF

References

Agustina, 2015. Komunikasi Pemasaran Melalui Media Baru Di Serambi Botani, Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik, Badan Litbang SDM, Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Vol. 6 No. 2, 129 – 138

Cresswell JW. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Thousand Oaks, CA: Sage

https://pengumpul02ilmu.wordpress.com/2012/07/09/saluran-atau-media-komunikasi-pembangunan/

Karnavian, T. 2017. Democratic Policing: Jakarta : Pensil-324

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep / 580 / VI / 2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) di Lingkungan Polri.

Kumorotomo, Wahyudi. 2015. Etika Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mardalis , Ahmad. 2017. Pemanfaatan Media Sosial Untuk Membangun Kepercayaan Merk”Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mukarom, Zainal. 2015. Manjemen Pelayanan Publik. Bandung: Pustaka Setia

Muyadi, Dedi. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta

Nugroho, Riant. 2014. Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo

Parsons, Wayne. 2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana

Syafiie, K, Inu. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: Bumi Aksara

Siagian, P. 2012. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta. Bumi Aksara

Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana

UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

UU 30 / 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

UU 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik

PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

Perpres 55 / 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 /2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

Permen PAN dan RB 14 / 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

www.sbm.itb.ac.id/id//menciptakan-innovation-mindset

Refbacks

  • There are currently no refbacks.