Analisis Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dan Aplikasinya Dalam Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)


Parningotan Malau(1*),


(1) Universitas Putera Batam
(*) Corresponding Author

Abstract


Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan formulasi Sistem Korporasi dalam perlindungan kesehatan dan keselematan kerja (K3) mengggunakan grand theory Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Perlindungan K3 pekerja/buruh harus diwujudkan atas unsur-unsur komunal, religius dan kekeluargaan. Regulasi keselamatan kerja  harus berperan menjaga fungsi sistem sosial bagi pekerja/buruh dalam kedudukannya yang lemah atas korporasi/pengusaha yang  mendapatkam keuntungan dan kenikmatan dari kegiatan usahanya. Desain pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan didukung oleh data sekunder yaitu dokumen undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja sebagai wujud regulasi dalam melindungi pkerja/buruh. Tehnik pengumplan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu reduksi data, verifikasi data dan memberikan kesimpulan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban kejahatan korporasi yang ideal dalam perlindungan K3 adalah dengan merujuk kepada Pancasila. Negara hukum Pancasila harus menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi pekerja/buruh dari setiap perilaku kejahatan korporasi. Upaya tersebut dilakukan dengan merumuskan secara eksplisit hukum korporasi yang dapat dibebani pertanggungjawaban, merumuskan kualifikasi perbuatan (regulatory offences) yang dapat dianggap sebagai tindak kejahatan korporasi, sesuai dengan Undang-Undang (UU) K3 dengan memperhatikan perkembangan sanksi terhadap korporasi.


Keywords


Kebijakan, Formulasi, Korporasi, Kesehatan, Keselamatan

Full Text:

PDF

References


Dirdjosisworo, S. ( 1994). Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi). Bandung: Mandar Maju.

Dwidja, M. d. ( 1981). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Fidèle Ndjoulou, L. D. (2015). Employer Responsibility for Occupational Health and Safety: Challenges, Issues and Approaches . Journal of Management Policies and Practices Journal of Management Policies and Practices , 1-8.

Hassan, K. H. ( 2014). Undang-undang keselamatan industri di Malaysia. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mouton. (2006). La sécurité en entreprise : sensibilisation des personnels mise en œuvre d’un plan d’action (2nd Ed.)r. Paris: Dunod.

Munar. (2010). Mainstreaming OSH into Business Management. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Nawawi, A. B. (1992). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Yaqin. (2007). Legal research and Writing. Malaysia: Petaling Jay.




DOI: https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.3580

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.