STATUS KERUGIAN BISNIS PERSEROAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Abstract

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. PT. Merpati Nusantara Airlines (PT.MNA)
merupakan BUMN yang berbentuk perusahaan perseroan (Persero) yang modalnya terbagi
atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Terhadap BUMN yang berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsipprinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Hal ini telah diatur dalam Pasal
11 jo Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN beserta penjelasannya. Dengan
demikian, segala peraturan yang berlaku terhadap perseroan terbatas berlaku juga bagi
BUMN yang berbentuk Persero selama tidak diatur oleh UU BUMN.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif, yaitu penelitian hukum yang mendasarkan kajiannya pada peraturan
perundang-undangan yang ada. Terdapat pemeriksaan dokumen yang berupa
peraturan perundang-undangan yang terkait dalam Putusan No.
36/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., dan selanjutnya dianalisis dengan fakta-fakta
yang terdapat dalam persidangan, dihubungkan dengan peraturan perundangundangan
yang berkenaan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dengan teknik studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan wawancara.
Dari hasil penelitian diketahui, bahwa adanya perluasan arti unsur
Melawan Hukum Materil yang mengartikan kewajiban untuk bertindak hati-hati
dalam menjalankan suatu perusahaan serta memegang prinsip Good Corporate
Governance pada Putusan No. 36/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., hal ini tidak
sesuai dengan unsur Melawan Hukum Materil seperti yang termuat di dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Selain itu, alasan-alasan yang
dapat dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi atas
Putusan No. 36/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, dengan terdakwa Hotasi Nababan,
dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, adalah alasan
pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu mengenai suatu peraturan hukum yang
tidak diterapkan atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya.