PENINGKATAN PAJAK DAERAH DI MASA OTONOMI DAERAH DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA


Julius Fitriadi Barus(1*), Kariono Kariono(2),


(1) Pemerintah kota Medan
(2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-USU
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, dengan maksud untuk melihat sejauh mana keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka otonomi daerah sehingga diperoleh peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat. Metode penelitian ini adalah deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, dokumen, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah, selanjutnya ditafsirkan dan diperoleh temuan penelitian. Dari hasil penelitian ini menunjukan, bahwa PAD Kota Medan dalam empat tahun terakhir (2008-2011) menunjukkan efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2011 secara rata-rata mencapai sasaran yang telah ditetapkan (target tercapai) yakni sebesar 101,12%. Tingkat efektivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 113,25%, dan Tingkat Efektivias yang terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 89,18 %. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 secara rata-rata yakni sebesar 53% yang berarti bahwa Pajak Daerah berperan besar dalam peningkatan PAD. Pajak daerah yang paling besar pendapatannya adalah Pajak Penerangan Jalan dan pendapatan yang terendah adalah Pajak Parkir.


Keywords


Peningkatan, Pajak Daerah, PAD, Otonomi Daerah.

Full Text:

PDF

References


Ahmadjayadi, Cahyana., 2004, “Pemasaran Daerah sebuah Model Strategi Pembangunan”, Makalah Seminar, Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah, MEP-UGM, Yogyakarta.

Arsyad, Nurjaman, 1990, “Hubungan Fiskal antar Pemerintah di Indonesia, Peranannya dan Permasalahannya, Analisis CSIS, Tahun XIX, No. 3. 21-30.

Alderfer, H.F. 1964. Local government in developmg countries. New york : Mc.Graw Hill.

Antoft, K. & Novack, J. 1998. Grassroots Democracy : Local Government in the Maritimes. Nova Scotia : Dalhousie University.

Abdul wahab, Solichin, 2004. Reformasi Pelayanan Publik, Kajian dari Perspektif Teori Governance, Malang: PT. Danar Wijaya, Brawijaya University Press.

Arikunto, Suharsimi., 1998, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik (edisi Revisi IV), Jakarta, Rineka Cipta.

Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cetakan I, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Binder, Brian,B.J., 1984 , “A Possible Concept for an Equalization Grant to Indonesia”, Ekonomi Keuangan Indonesia, Vol.XXXII , No.2.13-25.

Bratakusumah, D.S. dan Dadang Solihin, 2004, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Bryant, Coralie and Louise G. White., 1987, Manajemen Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, Gramedia.

Creswell, J.W., 1994, Research Design : Qualitative & Quantitative Approaches, Sage Publications Inc, Thousand Oaks London.

Cohen, J.M. & Peterson, S. B. 1999. Administrative Decentralization : Strategies for Developing Countries Connecticut: Kumahan Press.

Conyers, D. 1983. “Decentralization : the latest fashion in development administration?.”Public Adminstration and Development, Vol. 3, 97-109.

Darumurti, K.D. dan Umbu Rauta, 2000, “Otonomi Daerah, Kemarin, Hari ini, dan Esok”, Kritis, Vol.XII No. 3. 1–53.

Devas,Nick.,Anne Both.,Bryan Binder.,Kenneth Davey.,Roy Kelly, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI-Press, Jakarta.

Davey, K.J., 1998, penterjemah Amarullah dkk, Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan relevansinya Bagi Dunia Ketiga, Jakarta, UI Press.

Devas, Nick., 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, UI Press.

Elmi, Bachrul, 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, UI-Press, Jakarta.

Fisipol UGM, 1991, “Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab”, Laporan Akhir Penelitian, Litbang Depdagri. Jakarta.

Garna, Judistira, K., 1999, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Bandung, Primaco Akademik.

Halim, Abdul., 2001, Bunga Rampai, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.

Hoessein, B. 1999. “Pergeseran paradigma otonomi daerah dalam rangka refprmasi administrasi publik di Indonesia”. Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru : Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI. Jakarta: 27 Maret.

——,B. 2000. “Hubungan penyelenggaraan pemermtahan pusat dengan pemenntahan daerah" dalam Bisnis & Birokrasi, No. l.Vol, Juli.

-------, B. 2001. “Otonomi tak sekali jadi” Tempo, 28 Oktober.

-------, B. 2001. “Prospek resolusi kebijakan dan implementasi otonomi daerah dari sudut pandang hukum tata negara”, Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dalam Kerangka Good Governance yang diselenggarakan Pusut Kajian Kinerja Otonomi. Daerah Lembaga Administrasi Negara. Jakarta : 30 Oktober.

-------, B. 2001. “Kewenangan pengelolaan sumber daya alam dalam pelaksanaan otonomt daerah.” Makalah dalam seminar. Pemberdayaan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl.Jakarta: 30-31 Oktober.

Handayaningrat, Soewarno., 1990, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen, Jakarta, CV. Haji Masagung.

Harsono, 1992, Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa, Yogyakarta, Liberty.

Insukindro, Mardiasmo, Widayat, W., Jaya, W.K., Purwanto, B.M., Halim, A., Suprihanto,J., Purnomo, A. Budi, 1994, “Peranan dan Pengelolaan Keuangan daerah dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, Laporan Penelitian, KKD, FE-UGM. Yogyakarta.

Kaho, Josep Riwu., 1998, “Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia”, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Kakisina, Stephen., dan Rumansara, Agustinus., 2000, “Otonomi Daerah, Desentralisasi Pemerintahah Sebagai Tuntutan Demokrasi Politik dan Ekonomi yang Berkeadilan”, Kritis, Vol. XII No. 3. 54–77.

Kristiadi, J.B., 1995, “Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, Prisma, No. 4, 114.

Kuncoro, Mudrajad, 1995, “Desentralisasi Fiskal di Indonesia”, Prisma, Vol. VII No.4, 3 –17.

Kosasih Taruna Sepandji, 2000, Manajemen Pemerintahan Daerah Era Reformasi Menuju Pembangunan Otonomi Daerah, Bandung, Universal.

,1998, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Universal.

Koswara, E., 1999, Teori Pemerintahan Daerah, Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta.

,2001, Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Jakarta, Yayasan Pariba.

Lains, Alfian., 1985, Pendapatan Daerah Dalam Era Orde Baru, Jakarta, Prisma.

MacIver, R.M., 1961, The Web of Government, The Mac Millian Company, New York.

Manulang, M., 1983, Beberapa Aspek Administrasi Pemerintahan Daerah, Jakarta, Pembangunan

Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Penerbit Andi.

,2002, Perpajakan, Yogyakarta, Penerbit Andi.

Moleong, Lexy J., 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.

Munawir., 1990, Pokok-Pokok Perpajakan, Yogyakarta, Liberty.

Mamesah,D.J.,1995, “Sistem Administrasi Keuangan Daerah” ,PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mardiasmo, 2004, “Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2004”, Makalah Seminar, MEP-UGM, Yogyakarta.

Manila, I GK, 1996. Praktek Manajemn Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, Implementation and Public Policy, New York: HarperCollins.

Muluk, M.R. Khairul, 2002. “Desentralisasi : Teori Cakupan & Elemen” .Jurnal Administrasi Negara, Vol II No. 02. Maret 2002.

Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975, London: Sage.

Meenakshisundaram, S. S. 1999. “Decentralization in Developing Countries” dalam Jha, S. N. & Mathur, P. C. Decentralization and Local Politics. New Delhi : Sage Publications.

Nawawi, Hadari, 1990, “Metode Penelitian Bidang Sosial”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Osborne, David dan Gaebler Ted., 1997, “Reinventing Government”, Cetakan ketiga, Lembaga Pendidikan Pembinaan Managemen (PPM) dan PT. Pustaka Binama Pressindo, Jakarta.

Radianto, Elia, 1997, “Otonomi Keuangan daerah Tingkat II Suatu Studi di Maluku”, Prisma, VOL. IX , No. 3. 24 – 37.

Reksohadiprodjo, Sukanto, 2004, Ekonomika Publik, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.

Republik Indonesia, 2004, “Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah”.

Republik Indonesia, 2004, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”.

Republik Indonesia, 2000, “Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi”.

Pamudji, S., 1984, Pelaksanaan Azas Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, Yayasan Karya Dharma IIP.

,1987, Kerjasama Antar Daerah dalam rangka Pembinaan Wilayah, Jakarta, Bina Aksara.

Rasyid, M., Ryaas., 2000, Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Jakarta, PT. Yasrif Watampone.

, 1997, Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru, Jakarta, Yasrif Watampone.

Redjo, Samugyo Ibnu., 1998, Keuangan Pusat dan Daerah, Unpad-IIP.

, 1998, Analisa Pemerintahan di Indonesia, Bannndung, Fisip Press-Unpad.

Riwu Kaho, Yosef., 1997, Prospek Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Jakarta, Rajawali.

Rusidi, 1999, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung, Program Pasca Sarjana UNPAD.

Rust, Boney, W., 1969, The Pattern of Government, London, Pitman Book.

Sarwoto., 1974, Organisasi dan Tata Kerja Aparatur Pemerintahan di Daerah, Bandiklat DDN, Jakarta.

Siagian, S. P., 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Bumi Aksara.

, 1998, Pajak Daerah sebagai Sumber Keuangan Daerah, Jakarta, IIP.

Simon, Harbert. A., 1997, Administrative Behavior, New York, The Free Press.

Soemitro, Rochmat., 1980, Azas dan Dasar Perpajakan, Bandung, PT. Eresco,

,1983, Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan Daerah, Bandung , PT. Eresco.

, 1989, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Bandung, PT. Eresco.

Sugiono, 2002, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta

Sukarna, 1990, Pengantar Ilmu Administrasi, Bandung, Mandar Maju.

Suparmoko, M., 1991, Keuangan Negara, Yogyakarta, BPFE.

Suradinata, Ermaya, 1996, Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Era Globalisasi, Ramadan, Bandung.

Sutopo, 1998, Administrasi, Manajemen, dan Organisasi, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Soetrisno, P.H., 1982, Dasar-dasar Keuangan Negara, Cetakan kedua, BPFE, Yogyakarta.

Suparmoko, M., 1979. “Azas-azas Ilmu Keuangan Negara”, BPFE, UGM Yogyakarta.

Syamsi, Ibnu., 1986, ‘Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional “, CV. Rajawali, Jakarta.

Syaukani, HR., Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, 2002, “Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan”, Kerjasama PUSKAP dan Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Jakarta.

Sugiyono, 1998. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.

Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi : Konsep, Srtrategi dan Kasus. Yogyakarta : Lukman Offset.

______, 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Balairung.

Tjokroamidjojo, Bintoro, "Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan", Jakarta, 20 Juni 2000, kertas kerja.

Turner, Mark, dan David Hulme, 1997, Governance, Administration, and Development, London: MacMillan Press, 1997.

Wahab, Solichin Abdul, 2002, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Sinar Grafika.

Tallo, Piet,A., 1997, “Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Keuangan Daerah”. Arnol Dus Ende, Flores.

Taliziduhu Ndraha., 2000, Ilmu Pemerintahan I-IV, Jakarta, BKU Ilmu Pemerintahan, IIP Jakarta

,1999, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Rineka Cipta.

, 2000, Teori Budaya Organisasi, BKU Ilmu Pemerintahan, Jakarta.

Tan, Nely, 1997, Masalah Perencanaan dalam Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta, Gramedia.

The Liang Gie., 1986, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Indonesia, Jakarta, Salemba Empat.

Utomo, Warsito.,2000, ”Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di dalam Implementasi Otonomi (Tuntutan Kompabilitas dan Akuntabilitas)”, UGM,Yogyakarta.

United Nation., 1962, Technical Assistant Programe, decentralization for National and Local Development, New York, Departement of Economic and social Affair, Division for Public Administration, United Nation.

Waluyo, Wirawan., 1999, Perpajakan Republik Indonesia, Jakarta, Rajawali Press.




DOI: https://doi.org/10.31289/jap.v3i2.1347

Article Metrics

Abstract view : 205 times
PDF - 38 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License